PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP NOTARIS DENGAN ADANYA PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS

WIRMAN, WIRMAN (2019) PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP NOTARIS DENGAN ADANYA PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (cover dan abstrak) COVER, ABSTRAK.pdf - Published Version Download (162kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1 PENDAHULUAN) BAB 1 Pendahuluan.pdf - Published Version Download (388kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV PENUTUP) BAB IV Penutup.pdf - Published Version Download (142kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (228kB) | Preview
	Text (FULL TESIS) Full Tesis Wirman PDF.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pembuktian adanya indikasiperbuatan tindak pidana dari sebuah akta otentik yang dibuat notaris,dibutuhkan hadirnya notaris padapemeriksaan kasus pidana sejak tingkatpenyidikan, penuntutan oleh jaksa sampai denganpembuktian melalui pemeriksaan di sidang. Diperlukannya kehadiran notaris berindikasi perbuatan pidanasangatlah ditentukan dari aspek formal serta materiilnya. Terhadap perkarayang melibatkan notaris yang berkedudukan sebagaitersangka berdasarkan alat bukti yang terkait dengan akta yangmenjadi tanggungjawabnya. Untuk itu, diperlukan pemanggilan guna menjelaskanbagaimana proses akta tersebut terjadi, serta dasarbukti yang merupakan dasar dalam dibuatnya aktatersebut. Permasalahannya adalah bagaimana konsep pengaturan penyidikan tindak pidana tehadap notaris dengan adanya kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemberian persetujuan. Bagaimana bentuk tanggungjawab notaris terhadap akta yang di buatnya dengan adanya proses penyidikan tindak pidana dan bagaimana perlindungan hukumterhadap notaris dalam proses penyidikan tindak pidana. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, artinya melihat implementasi dari ketentuan dan teori yang menjadi referensi pembahasannya dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian, diperoleh data deskriptif bahwa konsep pengaturan penyidikan tindak pidana yang dilakukan notaris erat kaitannya dengan pengaturan tugas dan kewenangan notaris yang ditentukan oleh undang-undang jabatan notaris melalui proses persetujuan pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Notaris yang secara teknis ditentukan dalam Peraturan Kementerian Hukum dan Ham Nomor 7 Tahun 2016. Artinya, bahwa persetujuan merupakan hal yang mendasar dilakukan setelah adanya permohonan dari penyidik. Selanjutnya diproses sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam ketentuan Kemenkumham tersebut. Sebaliknya ketentuan acara pidananya tetap mempedomani KUHAP. Sementara itu, bentuk tanggungjawab notaris terhadap akta yang telah dibuatnya, merupakan tanggungjawab notaris sebatas kewenangan yang ada padanya dalam menjalankan profesi sebagai pejabat pembuat akta, kecuali notaris melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga akta yang dibuatnya merugikan pihak penghadap. Tanggungjawab notaris dapat berupa tanggungjawab perdata, administrasi dan pidana. Akta yang dibuat tersebut dapat saja terdregasi menjadi akta di bawah tangan, dalam arti batal demi hukum. Walaupun demikian, notaris juga mendapatkan perlindungan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana. Notaris yang akan diperiksa dan atau dimintakan keterangan, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari MKN setelah mendapatkan laporan tentang perilaku notaris dalam menjalankan profesinya dari Majelis Kehormatan Notaris. Artinya, notaris tidak serta merta langsung ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya prosedur yang dilalui, bahkan Majelis Kehormatan Wilayah dapat melakukan pendampingan dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik. Kata Kunci : Penyidikan tindak pidana, Notaris dan Persetujuan Majelis Kehormatan INVESTIGATION OF CRIMINAL ACTIONS ON NOTARY WITH THE APPROVAL OF THE APPROACH TO A NOTARY HONOR ASSESSMENT (WIRMAN, NIM. 1720123064, Notary Study Program of the Faculty of Law Andalas University, Padang, 2019, 136 pages) ABSTRACT Proof of the existence of an indication of a criminal act from an authentic deed made by a notary, required the presence of a notary in the examination of criminal cases from the level of investigation, prosecution by the prosecutor to proof through examination in the court. The need for the presence of a notary indicated that criminal acts are very determined from the formal and material aspects. For cases involving a notary who is a suspect based on evidence related to the deed that is his responsibility. For this reason, a summons is needed to explain how the deed process takes place, as well as the evidence base which is the basis for the deed. The problem is how the concept of setting an investigation into a criminal act against a notary with the authority of the Honorary Board of Notaries in granting approval. What is the form of notary responsibility for the deed made by the existence of a criminal investigation process and how to protect the law against a notary in the criminal investigation process. The approach used is juridical empirical, meaning to see the implementation of the provisions and theories that become references to the discussion using primary data and secondary data. From the results of the study, obtained descriptive data that the concept of setting criminal investigations conducted by notaries is closely related to the arrangement of duties and authority of notaries determined by the notary position law through the examination approval process by the Notary Honorary Assembly which is technically determined in the Ministry of Law and Human Rights Regulation Number 7 of 2016. This means that approval is the basic thing done after the request from the investigator. Furthermore, it is processed according to the procedures specified in the provisions of the Kemenkumham. On the contrary the provisions of the criminal procedure are still guided by the Criminal Procedure Code. Meanwhile, the form of notary responsibility for the deed that has been made, is the responsibility of the notary to the extent of the authority he has in carrying out the profession as an official deed, unless the notary makes a mistake or negligence so that the deed made is detrimental to the viewer. Notary responsibility can be in the form of civil, administrative and criminal responsibilities. The deed that was made can only be devolved into a deed under the hand, in the sense that it is null and void by law. However, the notary also receives legal protection in the process of investigating criminal acts. Notaries who will be examined and / or asked for information must first obtain approval from the Notary Honorary Assembly after obtaining a report on the behavior of the notary in carrying out their profession from the Notary Supervisory Board. That is, the notary does not necessarily immediately be named a suspect without the procedure being passed, even the Regional Honorary Council can provide assistance in the examination process before the investigator. Keywords: Criminal investigation, Notary, Honorary Board Approval

Actions (login required)

View Item