PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PADA PT. MEGA AUTO CENTRAL FINANCE CABANG PAYAKUMBUH)

OLIVIA, PRIMA LENTARI (2014) PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PADA PT. MEGA AUTO CENTRAL FINANCE CABANG PAYAKUMBUH). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Tesis Full Text) 201406040901th_kk olivia.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (383kB)

Abstract

Sebagai upaya mengamankan pembiayaan yang diberikannya, PT. Mega Auto/Central Finance (PT. MACF) melakukan pengikatan jaminan secara fidusia yang dibuat dalam bentu klausula baku. Istilah Klausula Baku sendiri sesungguhnya tidak terdapat didalam KUHPerdata maupun Undang-Undang Jaminan Fidusia, karenanya hal tersebut perlu dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen merumuskan dan mengatur mengenai Klausula Baku. Untuk itu, dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan pembebanan serta pendaftaran Jaminan Fidusia pada PT. MACF setelah diberlakukannya Sistem Administrasi Fidusia Online dan bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan pembebanan Jaminan Fidusia pada PT. MACF dengan Hukum Perlindungan Konsumen. Untuk mengkaji permasalahan tersebut dilakukan penelitian pada kantor PT. MACF Cabang Payakumbuh dengan menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara terhadap Konsumen, Branch Manager dan Credit Marketing Head PT. MACF serta Notaris. Untuk pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dengan buku-buku literatur hukum, peraturan perundang-undangan serta beberapa dokumen yang diperoleh dalam penelitian. Data-data tersebut kemudian dianalisa secara kualitatif normatif tanpa mengguanakan angka dan rumusan statistika. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembebanan dan pendaftara jaminan fidusia secara elektronik pada dasarnya sama saja dengan system manual yakni didahului dengan perjanjian pembiayaan konsumen, pengikatan jaminan fidusia oleh notaries yang dilanjutkan dengan pendaftaran yang dapat dilakukan langsung oleh Notaris dengan system online sehingga melahirkan Sertipikat Jaminan Fidusia. Keterkaitan pelaksanaan perjanjian fidusia dengan Hukum perlindungan konsumen terletak pada penggunaan klausula baku yang ternyata menyimpang dari ketentuan Pasal 18 ayat 1 Undang- Undang Perlindungan Konsumen serta perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku Usaha yang berat sebelah dan cenderung memperhatikan kepentingan konsumen semata.

Actions (login required)

View Item