PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU (Studi Di Polres Bukittinggi dan Polres Tanah Datar)

Reza, Fahlevi (2019) PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU (Studi Di Polres Bukittinggi dan Polres Tanah Datar). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (211kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) Bab I.pdf - Published Version Download (459kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (195kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (333kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 1, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Deawan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam Prakteknya masih ada terjadi pelanggran tindak pidana pemilu seperti yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar dan Kota Bukittinggi yaitu pelanggaran jadwal kampanye dan menggunakan fasilitas pemerintah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (a) Bagaimanakah proses penyidikan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelaku tindak pidana pemilu di Sumatera Barat dan (b) Apa saja hambatan yang dihadapi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyidik pelaku tindak pidana pemilu di Sumatera Barat. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Adapun hasil dari penelitian ini adalah didapati bahwa kasus pelanggaran jadwal kampanye yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar menggunakan media cetak berupa tabloid dan di Kota Bukittinggi kasus tindak pidana menggunakan fasilitas pemerintah untuk melakukan kampanye, Serta hal lain yang menghambat penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu dalam hal mengumpulkan saksi-saksi yang bersedia dalam memberikan keterangan atas tindak pidana yang terjadi dan selanjutnya yakninya waktu penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia terbilang singkat yaitu dalam 14 hari sejak keluarnya Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan harus di limpahkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Kejaksaan Republik Indonesia.

Actions (login required)

View Item