Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Maylia, Niken (2024) Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) (Cover dan Abstrak).pdf - Published Version Download (249kB)
	Text (BAB 1 Pendahuluan) BAB I (Pendahuluan).pdf - Published Version Download (585kB)
	Text (BAB 6 Penutup) BAB 6 (Penutup).pdf - Published Version Download (215kB)
	Text (Daftar Pustaka) (Daftar Pustaka).pdf - Published Version Download (334kB)
	Text (Skripsi full) (Skripsi full).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan kualitas keluarga dalam memenuhi lima pilar ketahanan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menemukan keabsahan data, Peneliti menggunakan triangulasi sumber. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari dua variabel yaitu standar dan tujuan kebijakan dan sumber daya, dan empat variabel pendukung yaitu karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan sikap atau kecenderungan para pelaksana dan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga masih belum diimplementasikan dengan baik dikarenakan tujuan kebijakan untuk mewujudkan keluarga yang memiliki kualitas belum dapat tercapai dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa hambatan seperti masih kurang meratanya informasi yang dilakukan oleh implementor kepada kelompok sasaran. Kemudian masih kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Selanjutnya mengenai komunikasi dan koordinasi yang belum dilaksanakan dengan maksimal oleh Dinas P3AP2KB, dikarenakan perlu adanya dukungan dari lembaga lain dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga. Setelah itu pada kondisi sosial dan ekonomi masih kurangnya kesadaran, pengetahuan serta pemahaman masyarakat mengenai ketahanan keluarga dan kurangnya dukungan sumber daya finansial yang mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan perda. Pada kondisi politik sudah terdapat dukungan dari elit politik tetapi masih perlu dimaksimalkan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Actions (login required)

View Item