PROSEDUR PELAKSANAAN REKONSILIASI EKSTERNAL TINGKAT SATUAN KERJA PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) PADANG

Mahlia, Mega Sutra (2019) PROSEDUR PELAKSANAAN REKONSILIASI EKSTERNAL TINGKAT SATUAN KERJA PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover.pdf - Published Version Download (157kB) | Preview
Preview	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (120kB) | Preview
Preview	Text (BAB V Penutup) BAB V Penutup.pdf - Published Version Download (64kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (57kB) | Preview
	Text (TA Full Text) TA Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (970kB)

Abstract

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Entitas pelaporan yang dimaksud adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara/Lembaga, dan Bendahara Umum Negara (BUN). Pertanggungjawaban merupakan salah satu upaya mewujudkan prinsip-prinsip Good Governance di sektor pemerintahan. Menurut Hasanah dan Fauzi (2017:147) laporan keuangan pemerintah digunakan sebagai akuntabilitas publik, yaitu berupa pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak berkepentingan. Guna mewujudkan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan pemakai, maka diperlukan suatu sistem akuntansi yang baik. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk mendukung keandalan laporan keuangan pemerintah maka perlu diselenggarakan sistem pengendalian intern yang di dalamnya mencakup proses rekonsiliasi antara transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh BUN. Rekonsiliasi dilaksanakan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya perbedaan pencatatan (suspen) yang dapat berdampak pada menurunnya validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan. Rekonsiliasi penting dan wajib untuk dilaksanakan untuk menjamin keandalan informasi yang akan dituangkan/disajikan dalam laporan keuangan.

Actions (login required)

View Item