PENGATURAN INTERNASIONAL TENTANG AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY TERHADAP SUMBER ENERGI HIDROGEN DAN AMONIA HIJAU DIHUBUNGKAN DENGAN KORPORASI BIDANG ENERGI DI INDONESIA

Ilham, Ramadhani (2024) PENGATURAN INTERNASIONAL TENTANG AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY TERHADAP SUMBER ENERGI HIDROGEN DAN AMONIA HIJAU DIHUBUNGKAN DENGAN KORPORASI BIDANG ENERGI DI INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (148kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (381kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (148kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (230kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Hukum internasional terkait dengan Sustainable Development Goal ke-7 (Affordable Clean Energy) sangat penting menjadi rujukan bagi seluruh Negara di dunia melakukan transformasi menuju inovasi energi terbarukan khususnya hidrogen dan ammonia hijau. Bukan hanya pengaturan internasional, Negara layaknya Indonesia yang menyepakati SDGs sebagai salah satu agenda resminya perlu mengimplementasikan seluruh kesepakatan global terkait SDG ke-7 ke dalam kebijakan nasionalnya. Namun, hingga kini sumber penggunaan energi fosil di dunia masih berkisar di angka 86%. Salah satu bentuk inovasi energi terbarukan yang saat ini sedang diupayakan adalah inovasi dan pengembangan hidrogen dan ammonia hijau sebagai salah satu sumber energi terbarukan global. Tulisan ini terdiri atas dua rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana Pengaturan Internasional terkait SDG ke-7 terhadap Sumber Energi Hidrogen dan Ammonia Hijau? (2) Bagaimana Pengaturan Nasional Terkait SDG ke-7 Dikaitkan dengan Kepentingan Kebijakan Korporasi di Indonesia Terhadap Sumber Energi Hidrogen dan Amonia Hijau?. Untuk membahas pemrMetode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah yuridis-normatif dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini memuat (1) Peraturan hukum internasional terkait SDG ke-7 yang tersusun atas general principles (prinsip umum hukum lingkungan internasional), sustainable energy for all, International Conference, kemudian penelitian ini juga menguraikan keberadaan rezim hukum internasional berkenaan dengan dengan Climate Change yang terdiri atas United Nation Framework Convention on Climate Change, Kyoto Protocol, dan Paris Agreement. (2) Kewajiban pelaksanaan dari komitmen SDG ke-7 ini perlu diturunkan pada kebijakan nasional dengan menimbang beberapa indikator yang terdiri atas regulasi energi yang harmonis, kebijakan fiskal yang mendukung energi terbarukan, dan hadirnya perspektif kebijakan nasional yang berorientasi pada kepentingan aktivitas investasi di bidang sumber energi hidrogen dan ammonia hijau, sehingga tanggung jawab itu jauh menjadi lebih aplikatif. Kata Kunci: Hukum Internasional, SDGs, Climate Change, Energi Terbarukan, Korporasi

Actions (login required)

View Item