KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL HARGA PADA PRODUK MAKANAN ECERAN DI KOTA PADANG

Arjuna, Nelton (2024) KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL HARGA PADA PRODUK MAKANAN ECERAN DI KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (150kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (382kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (176kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (245kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Salah satu pelanggaran dalam aktivitas jual beli adalah tidak terpenuhinya hak pembeli dalam mendapatkan keterangan yang jelas terkait informasi suatu produk dalam hal ini mengenai informasi harga produk makanan yang dijual, hal ini berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha untuk menyampaikan dan memberikan informasi yang jujur dan jelas menyangkut kondisi dan informasi harga barang yang diperdagangkannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah memberikan aturan yang jelas terhadap pelaku usaha dalam rangka memenuhi hak konsumen berikut dengan kewajiban serta perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 juga mengatur dengan jelas bahwa pelaku usaha diwajibkan mencantumkan label harga pada produk makanan eceran yang diperdagangkan. Hal yang sama juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Adapun rumusan masalah yang dibahas : 1. Bagaimana pelaksanaan pencantuman label harga pada produk makanan eceran di Kota Padang ? 2. Apa yang menjadi faktor pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban pencantuman label harga pada produk makanan eceran di Kota Padang ? 3. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pencantuman label harga pada produk makanan eceran di Kota Padang ?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara dengan Dinas Perdagangan dan beberapa pelaku usaha toko swalayan yang dipilih dan ditentukan secara acak berdasarkan daftar populasi dengan metode simple random sampling. Dari hasil penelitian terdapat dua mekanisme dalam pelaksanaan pencantuman label harga, pertama, pelabelan secara manual, kedua, pelabelan secara elektronik. Faktor pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban pencantuman label harga yaitu faktor kelalaian, faktor pergantian harga produk, faktor kebiasaan, faktor kebijakan dan faktor kurangnya sosialisasi hukum. Akibat hukum dari pelanggaran kewajiban tersebut belum terlaksana sebagaimana mestinya yang berdasar kepada Undang- Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan dan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan yaitu berupa sanksi administratif peringatan tertulis, pengenaan denda sampai kepada pencabutan izin usaha secara permanen. Kata kunci : Kewajiban, Label Harga, Jual Beli, Akibat Hukum

Actions (login required)

View Item