PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN FOOD ESTATE DI KAWASAN HUTAN SEBAGAI KETAHANAN PANGAN NASIONAL

Pujha, Ravhena (2024) PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN FOOD ESTATE DI KAWASAN HUTAN SEBAGAI KETAHANAN PANGAN NASIONAL. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (106kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (456kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (113kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (284kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pada bulan Maret 2020, Food and Agriculture Organization (FAO) melalui laporannya memberikan peringatan tentang ancaman krisis pangan global akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid- 19). Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan melalui program strategis nasional (PSN) yang salah satunya adalah food estate. Dalam sejarahnya food estate telah empat kali dilaksanakan di Indonesia dan seluruhnya dinyatakan gagal. Namun Presiden Joko Widodo tetap menginisiasi pembentukan program food estate 2020-2024. Oleh karena itu penelitian ini memfokuskan analisis terhadap dua hal utama. Pertama, bagaimana pengaturan food estate sebagai program ketahanan pangan nasional? Kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat di kawasan hutan dalam food estate sebagai program ketahanan pangan nasional? Untuk menjawab fokus kajian, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pengaturan food estate, masih terdapatnya tumpang tindihnya aturan, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya kegagalan food estate. Selain itu, dalam pembangunan food estate, MHA menjadi kaum yang termarjinalkan. Hal ini dikarenakan kawasan hutan MHA menjadi objek dalam pembangunan food estate, namun dalam pengaturan terkait food estate, tidak sama sekali ditemukan pengaturan berupa perlindungan kepada MHA sebagai pihak yang akan terdampak. Sehingga, hal ini berimplikasi kepada kesewenang-wenangan pemerintah dalam menetapkan kawasan hutan adat untuk pembangunan food estate. Sehingga dari hasil tersebut, pemerintah selaku pembuat kebijakan harus belajar dari kegagalan kebijakan di masa lalu, menjadikannya sebagai bahan evaluasi dan berupaya memperbaiki dengan disertai dengan kebijakan yang optimal untuk dijalankan dan perlindungan masyarakat hukum adat harus menjadi prioritas dengan mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat. Kata Kunci: Food Estate, Masyarakat Hukum Adat

Actions (login required)

View Item