Evaluasi Sistem Penagihan Tunggakan Iuran Peserta Mandiri Di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Padang Sebagai Upaya Pencegahan Keterlambatan Pembayaran Premi Jaminan Kesehatan Nasional

Cindy, Aprila Monica (2019) Evaluasi Sistem Penagihan Tunggakan Iuran Peserta Mandiri Di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Padang Sebagai Upaya Pencegahan Keterlambatan Pembayaran Premi Jaminan Kesehatan Nasional. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover) COVER.pdf - Published Version Download (151kB) | Preview
Preview	Text (Bab 1 ( Pendahuluan)) BAB 1 (Pendahuluan).pdf - Published Version Download (124kB) | Preview
Preview	Text (Bab V (Penutup)) BAB V (Penutup).pdf - Published Version Download (108kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustska) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (106kB) | Preview
	Text (Tugas Akhir Utuh) Tugas Akhir Utuh.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (857kB)

Abstract

Kesehatan masyarakat Indonesia masih jadi permasalahan dan persoalan bagi negara dan pemerintah,di mana kualitas kesehatan masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah dikatakan kurang, hal ini dapat dilihat dengan sulitnya masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pengobatan. Setiap masyarakat tersebut mendapatkan haknya sebagai warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang berlaku yaitu UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28 H ayat 1 menjelaskan “hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan”. Pemerintah selalu berupaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara nasional dengan menggunakan jaminan sosial.Jaminan sosial merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk seluruh warga negara yang mana ini merupakan Hak Asasi Manusia.Program jaminan sosial ini di mulai dari Jamkesmas, Jamkesda, ASKES dan terakhir Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang merupakan program baru pemerintah.Program ini, memiliki landasan hukum kesehatan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.Pada tahun 2019, pemerintah menargetkan semua masyarakat sudah mendapatkan Jaminan Kesehatan (BPJS).

Actions (login required)

View Item