TRANSFORMASI INSTITUSI PERPAJAKAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN YANG BERKEADILAN SOSIAL (WELFARE AND JUSTICE STATE)

Bayari, Bayari (2024) TRANSFORMASI INSTITUSI PERPAJAKAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN YANG BERKEADILAN SOSIAL (WELFARE AND JUSTICE STATE). Doctoral thesis, Universitas Andalas.

	Text (COVER ABSTRAK) Cover Watermark.pdf - Published Version Download (143kB)
	Text (BAB 1) Bab 1 Pendahuluan.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab VI Penutup) Bab 6 Penutup.pdf - Published Version Download (254kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (384kB)
	Text (Disertasi Fulltext) Full Disertasi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (12MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi fakta hukum bahwa APBN selalu defisit dan akumulasi utang negara makin besar dari tahun ke tahun. Rumusan masalah penelitian: (1) mengapa institusi perpajakan Indonesia, setelah masing-masing 41 tahun (1983-2024) untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan 29 tahun (1995-2024) untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) reformasi, belum dapat memenuhi kebutuhan APBN; (2) mengapa Indonesia setelah 79 tahun merdeka (1945-2024), ditinjau dari perspektif APBN, belum berhasil mewujudkan cita-cita negara kesejahteraan yang berkeadilan sosial; dan (3) bagaimanakah bentuk kelembagaan DJP dan DJBC kontemporer yang dapat mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan yang berkeadilan sosial. Tujuan penelitian: mendapatkan jawaban atas rumusan masalah. Metode penelitian adalah gabungan antara metode yuridis normatif dan metode empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kinerja DJP dan DJBC belum efektif dan efisien karena lemahnya kapasitas kelembagaan. Hal ini dibuktikan dengan masih rendahnya capaian enam indikator kinerja institusi perpajakan, yaitu basis perpajakan (tax base), kepatuhan sukarela (voluntary compliance), rasio perpajakan (tax ratio), jurang perpajakan (tax gap), elastisitas perpajakan (tax buoyancy), dan penerimaan perpajakan (tax revenue). Akibatnya penerimaaan perpajakan belum dapat memenuhi kebutuhan APBN; (2) APBN selalu defisit, ditutupi dengan utang yang berbunga, dan negara harus membayar cicilan pokok dan bunga utang yang tidak diimbangi dengan penerimaan perpajakan yang sebanding. Akibatnya porsi APBN untuk membiayai berbagai sektor untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat berjumlah lebih kecil; dan (3) alternatif bentuk kelembagaan perpajakan Indonesia kontemporer yang dapat mempercepat pencapain cita-cita Indonesia sebagai negara kesejahteraan yang berkeadilan sosial: (1) model Semi-Autonomous Revenue Authority (SARA) berbentuk badan terpadu semi otonom yang terafiliasi dengan Kementerian Keuangan; atau (2) model institusi perpajakan mandiri, terlepas dari Kementerian Keuangan, bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang dapat berbentuk: (a) kementerian; atau (b) Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK); berbentuk Badan yang mengadministrasikan seluruh perpajakan negara. Dari alternatif (1) atau (2)(a) atau (2)(b) tersebut, untuk Indonesia kontemporer, model LPNK berbentuk Badan setingkat kementerian, merupakan pilihan terbaik. Pihak yang berwenang untuk menentukan bentuk kelembagaan dan kedudukan hukum institusi perpajakan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 155/PUU-XXI/2023 tanggal 31 Januari 2024 adalah DPR RI selaku lembaga pembentuk Undang-Undang bersama Presiden RI.

Actions (login required)

View Item