Pelaksanaan Jaminan Hak Memilih Bagi Warga Negara Melalui Metode Pemutakhiran Data Oleh KPU Kota Padang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Di Kota Padang

Susanti, Rika Yanita (2024) Pelaksanaan Jaminan Hak Memilih Bagi Warga Negara Melalui Metode Pemutakhiran Data Oleh KPU Kota Padang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Di Kota Padang. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) cover.pdf - Published Version Download (164kB)
	Text (BAB 1) BAB I.pdf - Published Version Download (214kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (135kB)
	Text (BAB VI) BAB VI.pdf - Published Version Download (105kB)
	Text (TESIS FULL TEXT) tesis FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pelaksanaan jaminan hak memilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur memegang peran krusial dalam mengokohkan fondasi demokrasi dan pemerintahan yang inklusif di tingkat provinsi. Gubernur dan Wakil Gubernur bukan sekadar pemimpin terpilih, tetapi juga perwakilan langsung dari keinginan dan aspirasi warga provinsi. Hak memilih bagi warga negara Indonesia dalam konteks pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebenarnya telah mendapatkan jaminan yang kuat dalam berbagai instrumen hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengakui hak pilih sebagai hak dasar warga negara, dan hal ini juga tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjelaskan dalam Pasal 57 ayat (2) untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara harus terdaftar sebagai pemilih, apabila tidak terdaftar sebagai pemilih, maka pada saat melakukan pemilihan dapat menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el. Permasalahan dalam penelitian ini ialah Bagaimana implementasi kebijakan terkait pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kota Padang pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XVII/2019 pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020? Tujuan dari penelitian ini untuk memahami dan mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan terkait pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kota Padang pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XVII/2019 pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Penelitian kualitatif ini menekankan pada ke dalaman permasalahan (kualitas) bukan seberapa banyak masalah (kuantitas). Dari hasil penelitian ini, peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaan hak memilih KPU Kota Padang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempunyai perbedaan tafsiran, sehingga KPU Kota Padang melahirkan kebijakan pengkodesasian yang disebut dengan kode 5 (lima). Kebijakan tersebut diambil dan dirumuskan pada saat KPU Kota Padang melakukan rapat pleno dengan alasan pada saat pemilu sebelumnya, KPU Kota Padang menemukan banyaknya pemilih yang tidak dikenal pada saat proses coklik dilakukan. Adapun pengkodean atau pengklasifikasian kategori 5 tersebut sebagai berikut : 1). Rumah Gusuran, 2). Rumah Kontrakan/Kos-Kosan, 3). Tempat Tinggal tidak ditemui/alamat tidak jelas, 4). Rumah Kosong, 5). Rumah Wilayah Perbatasan, 6). Lapas, 7). Merantau, 8). Alamat Luar Wilayah Kelurahan.

Actions (login required)

View Item