PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JUAL BELI PERUMAHAN DENGAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS PELAKSANAAN PPJB DI KOTA MEDAN)

Sheilla, Lizty (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JUAL BELI PERUMAHAN DENGAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS PELAKSANAAN PPJB DI KOTA MEDAN). Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) TESIS_Cover Abstrak (2).pdf - Published Version Download (445kB)
	Text (Cover dan Abstrak) Tesis BAB I.pdf - Published Version Download (467kB)
	Text (BAB Akhir (Penutup/Kesimpulan)) Tesis Kesimpulan.pdf - Published Version Download (304kB)
	Text (Daftar Pustaka) Tesis Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (372kB)
	Text (Tesis Full Text) TESIS SHEILLA LIZTY REPOSITORY.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Mekanisme jual beli rumah menggunakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dilakukan dengan cara pembeli melakukan pemesanan terhadap properti yang akan dibeli dimana proses tersebut biasanya dituangkan dalam perikatan pendahuluan atau perikatan jual beli atau yang lebih dikenal dengan sebutan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Ketentuan Perjanjian Pengikatan Jual Beli terdapat pada Pasal 42 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman mengenai syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan PPJB. Pada praktiknya jual beli tersebut sering menimbulkan permasalahan, baik konflik yang bersumber dari pelaku pengembang, dimana banyak terjadi sengketa disebabkan oleh pelaku pengembang yang tidak menepati janjinya sehingga konsumen dirugikan oleh pelaku pengembang akibat buruk dari komitmen yang diajukan saat menawarkan produk tidak diindahkan oleh pelaku pengembang tersebut. Hal ini tentu menyalahi ketentuan Pasal 42 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: Bagaimana perlindungan terhadap konsumen (pembeli) dalam hal pengembang ingkar janji (wanprestasi) atas kewajibannya berdasarkan PPJB di Kota Medan? Dan bagaimana proses penyelesaian jual beli tanah dan rumah melalui KPR berdasarkan PPJB di Kota Medan, sehingga konsumen (pembeli) dapat memperoleh tanah dan rumahnya serta sertipikat hak atas tanahnya? Dan Tujuan penulisan adalah Untuk mengetahui dan mengidentifikasi alas an kredit pemilikan rumah (KPR) di Kota Medan dilakukan berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), mengidentifikasi perlindungan terhadap konsumen (pembeli) dalam hal pengembang ingkar janji (wanprestasi) atas kewajibannya berdasarkan PPJB di Kota Medan.Adapun metode penelitiannya adalah metode pendekatan yuridis empiris (emphrical legal research), sifat penelitian ini bersifat deskriftif analitis. Adapun kesimpulannya Ketidaksesuain tersebut meliputi ketidakjelasan informasti yang diberikan tentang identifikasi dan deskripsi tentang prasarana, sarana dan utilitas umum yang ada. dengan realita pembangunan dan keterlambatan waktu proses pembangunan. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Usaha mempercepat penyelesaian sengketa konsumen, khususnya melalui BPSK, yang putusannya dinyatakan final dan mengikat namun UUPK masih membuka kemungkinan pihak yang keberatan atas putusan tersebut, untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri, hanya saja pihak yang tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, tidak dapat lagi mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi melainkan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Actions (login required)

View Item