IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN KEARSIPAN DI PEMERINTAHAN KOTA PADANG

REVO PRAMBUDI, ADHA (2022) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN KEARSIPAN DI PEMERINTAHAN KOTA PADANG. Masters thesis, Universitas Andalas.

Text (Tesis fulltext) FISIP ADMINISTRASI PUBLIK 2022 REVO PRAMBUDI ADHA 1920842003.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Penyelenggaraan kearsipan di Indonesia belum memberikan andil dan berperan dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan terbuka. Hal ini mendapatkan respon Pemerintah Kota Padang dengan dikeluarkannya kebijakan pengawasan kearsipan pada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pengawasan Kearsipan pada Pemerintahan Kota Padang dengan menggxinakan model dari proses implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yang terdiri dari enam variabel yaitu: Policy Standard and Objectives; Resources; Interorganizational Communication and Enforcement Activites; Characteristic of the Implementing Agencies; Economic, Social, and Political Conditions; dan Disposition of Implementers. Melalui analisis terhadap variabel implementasi kebijakan teisebut maka akan tergambar bagaimana kinega kebijakan dari Kebijakan Pengawasan Kearsipan di Kota Padang. Data difcnmpidkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihah iiifdnhan ihenggimakan tekiiik purposive sampling dan validitas data menggunakan triangulasi sumber. Hasil kajian menunjukan bahwa kineqa kebijakan pengawasan kearsipan di Kota Padang belum berialan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa variabel dalam teori Van Meter dan Van Horn belum terpenuhi; sumber daya yang kurang memadm, komunikasi antar organisasi yang tidak beijalan dengan baik, kar^eristik dari agen pelaksana kurang demokratis dan persuasif dalam menerapkan kebijakan, disposisi implementor yang belum optimal, serta diperparah dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif. Walaupim ukuran dan tujuan kebijakan telah tertulis dengan jelas dalam peraturan yang berlaku, tidak membuat implementasi kebijakan pengawasan kearsipan di Kota Padang terlaksana secara optimal.

Actions (login required)

View Item