STUDI KASUS TENTANG KETERANGAN PALSU PADA AKTA NOTARIS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

Annisa, Khairul (2019) STUDI KASUS TENTANG KETERANGAN PALSU PADA AKTA NOTARIS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) cover.pdf - Published Version Download (129kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (271kB) | Preview
Preview	Text (Bab V) BAB V (Penutup).pdf - Published Version Download (116kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (196kB) | Preview
	Text (Tesis Full) TESIS FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Notaris ditugaskan sebagai pejabat umum yang membuat akta di mana akta yang dikeluarkan oleh notaris adalah bukti sempurna, terkuat, dan terpenuh yang dapat menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, seorang notaris harus melaksanakan posisinya sesuai dengan kewenangannya sebagai pejabat umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan sumber data yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi pustaka dan lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara dan observasi lapangan. Penelitian yang telah dilakukan menemukan bahwa akibat hukum untuk akta Notaris yang berisi pernyataan palsu dari para penghadap adalah bahwa pihak yang merasa dirugikan dengan keberadaan akta dapat mengajukan gugatan di pengadilan negeri sehingga hakim dapat memutuskan untuk membatalkan akta tersebut. Dengan demikian, akta tidak lagi memiliki kekuatan hukum karena telah dinyatakan cacat secara hukum dan batal demi hukum. Tanggung jawab notaris untuk akta yang memuat pernyataan palsu dari penghadap dapat ditinjau dalam hal tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana. Bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan pada penghadap yang memberikan pernyataan palsu atas akta otentik kepada notaris adalah bahwa penghadap akan diancam hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP; dengan demikian, penghadap tersebut pantas dihukum penjara. Selain itu, bentuk sanksi perdata yang dikenakan pada penghadap yang memberikan pernyataan palsu untuk akta otentik kepada notaris adalah dalam bentuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Kata kunci : Akibat Hukum, Akta Notaris, Keterangan Palsu, Penghadap.

Actions (login required)

View Item