Implementasi Kebijakan Pelestarian Kebudayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya

Kerajaan, Sutan Riska Tuanku (2024) Implementasi Kebijakan Pelestarian Kebudayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover & Abstrak) COVER + ABSTRACK SUTAN RISKA.pdf - Published Version Download (86kB)
	Text (BAB I) BAB I SUTAN RISKA.pdf - Published Version Download (750kB)
	Text (BAB VI) BAB VI SUTAN RISKA.pdf - Published Version Download (156kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA SUTAN RISKA .pdf - Published Version Download (125kB)
	Text (FULL TEXT) Tesis Sutan Riska Asli.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memandang isu-isu strategis dan permasalahan terkait kebudayaan daerah tersebut sebagai persoalan penting yang kemudian dituangkan kedalam perencanaan pembangunan daerah dan akan menghasilkan kebijakan-kebijakan dalam mencapai tujuan pemerintah daerah. Proses yang dilalui oleh pemerintah itulah yang dinamakan sebagai implementasi kebijakan daerah. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya serta Implikasi nya terhadap target group (sasaran kebijakan). Penelitian ini mneggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan adalah Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle yakni Content Of Policy dan Context Of Policy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelestarian kebudayaan daerah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya pada umumnya sudah berjalan dengan optimal berdasarkan indikator pada teori Merilee S. Grindle. Implikasi dari kebijakan ini juga memberikan dampak yang positif terhadap sasaran kebijakan diantaranya penguatan Lembaga Adat, peningkatan kesejahteraan Pemangku Adat dan perlindungan pada objek budaya dan peninggalan sejarah. Penelitian ini juga memiliki faktor pendukung seperti sumber daya manusia yang memadai dan dukungan berbagai pihak, sedangkan faktor penghambat tersebut adalah masih lemahnya pengawasan dan terbatasnya anggaran yang bersumber dari APBD.

Actions (login required)

View Item