PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA BARAT DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI IMPLEMENTASI PENILAIAN KEPATUHAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Mayang, Ratu Susandra (2024) PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA BARAT DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI IMPLEMENTASI PENILAIAN KEPATUHAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (786kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (670kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (797kB)
	Text (SKRIPSI FULLTEXT) SKRIPSI FULLTEXT..pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam meningkatkan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat. Peran tersebut dilihat dari bagaimana Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dalam mengimplementasikan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh agenda rutin Ombudsman setiap tahunnya untuk menilai penyelenggara pelayanan publik yang menjadi agenda prioritas dalam RPJMN 2020-2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, dengan triangulasi sumber data. Teori Implementasi kebijakan yang digunakan adalah teori implementasi Edwards III dengan empat variabel, yaitu communication, resource, disposition dan bureaucratic structure. Berdasarkan hasil penelitian yang mengacu pada variabel implementasi oleh Edwards III, ditemukan bahwa pelaksanaan penilaian kepatuhan dalam kerangka pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari implementasi Penilaian Kepatuhan yang telah memenuhi variabel implementasi menurut Edwards III. Pada variabel communication, implementasi penilaian kepatuhan sudah dikomunikasikan. Akan tetapi kejelasan informasi yang termuat pada aturan yang terkait belum lengkap mengingat terdapat pembaruan pada aspek penilaian yang dilakukan Ombudsman. Pada variabel resources, terdapat kekurangan pada sumber daya manusia yang belum mencukupi secara kuantitas namun bisa diimbangi dari segi kualitas. Pada variabel disposition dan bureaucratic structure sudah berjalan dengan baik. Dengan demikian, adanya penilaian kepatuhan yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat memberikan pengaruh positif terhadap pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat. Dengan adanya peran Ombudsman tersebut, predikat kepatuhan yang didapatkan Provinsi Sumatera Barat meningkat setiap tahunnya.

Actions (login required)

View Item