Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pajak Air Tanah

Zikra, Tahira (2024) Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pajak Air Tanah. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak Zikra.pdf - Published Version Download (228kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (336kB)
	Text (Bab VI Penutup) Bab VI Penutup.pdf - Published Version Download (164kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (209kB)
	Text (Skripsi Zikra Tahira) Skripsi ZIKRA TAHIRA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Zikra Tahira, No BP: 1910843020, Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pajak Air Tanah, Departemen Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, 2024, Dibimbing oleh: Dr. Hendri Koeswara, S.IP., M.Soc.sc dan Dr. Roni Ekha Putera, S.IP., M.PA. Skripsi ini terdiri dari 194 halaman dengan referensi 19 buku teori, 9 buku metode, 6 jurnal, 6 peraturan dan 2 website. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pajak Air Tanah. Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan dari Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pajak Air Tanah serta kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Pajak Air Tanah merupakan salah satu penerimaan PAD yang optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik serta disposisi implementor. Hasil peneliti menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pajak Air Tanah sudah diimplementasi namun penerapannya masih belum optimal. Hal ini dilihat dari Sumber daya manusia di Bapenda Kota Padang terlihat bahwa jumlah staf belum memadai serta ketidaktegasan aturan dan badan dalam memberlakukan aturan berupa sanksi yang diberikan kepada wajib Pajak Air Tanah sehingga tidak memberikan efek jera jika terjadi pelanggaran terhadap aturan mengenai Pajak Air Tanah di Kota Padang. Serta minimnya kesadaran wajib Pajak Air Tanah tentang kewajibannya membayar Pajak Air Tanah sehingga kendala tersebut berpengaruh terhadap realisasi penerimaan Pajak Air Tanah sehingga penerimaan PAD di Kota Padang yang tidak berjalan secara optimal.

Actions (login required)

View Item