Tata Kelola Regional Dalam Memberantas Perdagangan Manusia: Asean Convention Againts Trafficking In Person Especially Woman and Children (ACTIP-WC)

Aqila, Izzatul Azka (2024) Tata Kelola Regional Dalam Memberantas Perdagangan Manusia: Asean Convention Againts Trafficking In Person Especially Woman and Children (ACTIP-WC). Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) cover dan abstrak skripsi aqila.pdf - Published Version Download (321kB)
	Text (Bab I) bab 1 skripsi aqila.pdf - Published Version Download (643kB)
	Text (Bab V) bab 5 skripsi aqila.pdf - Published Version Download (166kB)
	Text (Daftar Pustaka) dafpus skripsi aqila.pdf - Published Version Download (365kB)
	Text (Full Draft) Pdf skripsi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tata kelola regional ASEAN dalam memberantas perdagangan manusia di Asia Tenggara melalui ASEAN Convention Against Trafficking In Person Especially Woman and Children (ACTIP-WC). Berdasarkan data yang diperoleh memlaui Trafficking In person Report tahun 2022 perkembangan kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara menggalami fluktuasi di setiap tahunnya. Kondisi perdagangan manusia pada negara—negara di Asia Tenggara mayoritas berada pada tier 2 dan 2wl yang berarti sudah melakukan pencegahan dan penanganan kasus perdagangan manusia namun belum maksimal. Penelitian ini dianalisis menggunakan konsep tata kelola regional dengan lima dimensi yaitu, dimensi partisipasi, dimensi keterikatan, dimensi formalisasi, dimensi otonomi dan dimensi hubungan kekuasaan. Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan perdagangan manusia pada regional ASEAN melalui ACTIP-WC masih ditemukan beberapa permasalahan diantaranya, kurang efektifnya partisipasi aktor negara dan non negara yang ditandai dengan masih meningkatnya kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara. Saat ini ACTIP-WC sudah memiliki legalitas namun masih belum terdapat bahasan mengenai aspek finansial penyelesaian kasus perdagangan manusia. Selain itu juga terdapat kesenjangan keputusan ACTIP-WC yang tidak sejalan dengan kebijakan nasional negara-negara ASEAN. Prinsip non intervensi ASEAN juga menjadi salah satu penghalangpengimplemenatasinkebijakanACTIP-WCdiAsiaTenggara. KataKunci:TataKelolaRegional,PerdaganganManusia,ACTIP-WC

Actions (login required)

View Item