Tata Kelola Pemerintahan Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dalam Perubahan Status Nagari

Haykal, Muhammad Vikri (2024) Tata Kelola Pemerintahan Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dalam Perubahan Status Nagari. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) cover dan abstrack.pdf - Published Version Download (114kB)
	Text (BAB 1) BAB 1 Vikri.pdf - Published Version Download (293kB)
	Text (BAB 6) BAB 6 VIKRI.pdf - Published Version Download (64kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA VIKRI.pdf - Published Version Download (177kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Fix wisuda.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Pergeseran paradigma otonomi daerah dari pembangunan daerah menjadi membangun daerah merupakan salah satu perwujudan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Indeks Desa Membangun difokuskan untuk penguatan otonomi desa, ini melanjutkan cita-cita semangat nasional dalam rangka penguatan kualitas kehidupan desa serta membangun Indonesia dari desa. Indeks Desa Membangun meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan Desa yaitu meliputi aspek ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Indeks ini difokuskan pada upaya penguatan otonomi Desa melalui pemberdayaan masyarakat. Untuk mengelola sebuah Desa atau Nagari tentunya harus memiliki tata kelola yang baik (good governance). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk tata kelola pemerintahan Nagari Koto Baru dalam perubahan status dari Nagari maju menjadi Nagari mandiri. Teori yang digunakan untuk melihat bentuk tata kelola Nagari Koto Baru dalam penelitian ini adalah teori good governance yang dikelompokkan oleh Sedarmayanti menjadi empat prinsip yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan aturan hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan status Nagari Koto Baru sudah memenuhi syarat dari penilaian indeks ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi. Tidak hanya itu, bentuk tata kelola Nagari juga mempengaruhi dalam penilaian status Nagari. Secara keseluruhan penerapan empat prinsip good governance sudah berjalan dengan baik. Bentuk pertanggungjawaban sudah dilakukan, masyarakat juga dilibatkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, serta sudah menjalankan regulasi yang berlaku. Namun terdapat kendala di penggunaan website dan media sosial Nagari yang belum berjalan secara optimal.

Actions (login required)

View Item