PELAKSANAAN PERAMPASAN BARANG BUKTI MOBIL PIHAK KETIGA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping)

Shalsabilla, Azuri (2024) PELAKSANAAN PERAMPASAN BARANG BUKTI MOBIL PIHAK KETIGA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping). Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (193kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (370kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (129kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (264kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengangkat permasalahan seputar barang bukti dalam kasus tindak pidana narkotika, khususnya barang bukti mobil sebagai barang bukti yang bersifat bergerak. Penetapan eksekusi barang bukti mobil dalam kasus narkotika merupakan masalah yang rumit, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim perlu dilakukan secara hati-hati dengan cara mendalami kaitan hubungan barang bukti dengan perbuatan dan status hak atas barang bukti tersebut, selain itu diperlukan ketelitian dalam memutuskan status barang bukti tersebut. Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang akan dibahas adalah : 1. Bagaimana kedudukan barang bukti mobil milik pihak ketiga dalam perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping 2. Bagaimana mekanisme pengembalian barang bukti pihak ketiga dalam tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis tetap bertumpu pada premis normatif, dimana definisi diperoleh dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan barang bukti mobil pihak ketiga dalam tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dari tahun 2019 sampai maret 2023, yaitu dipergunakan untuk perkara lain, dirampas untuk negara dan dikembalikan kepada pemilik. Terhadap eksekusi barang bukti pihak ketiga, dari 34 (tiga puluh empat) jumlah perkara, terdapat 18 (delapan belas) barang bukti yang dirampas untuk negara dan 16 (enam belas) barang bukti yang dikembalikan kepada pihak ketiga. Mekanisme pengembalian barang bukti pihak ketiga dalam tindak pidana narkotika berdasarkan UU Narkotika hanya mengatur mengenai mekanisme terhadap barang bukti yang dirampas untuk negara yaitu dengan cara mengajukan keberatan, sedangkan mekanisme terhadap putusan barang bukti yang dikembalikan tidak diatur dalam UU Narkotika. Dalam UU Narkotika juga tidak ada pengaturan secara spesifik mengenai prosedur keberatan terhadap barang bukti mobil pihak ketiga dalam tindak pidana narkotika, selain itu ditemukan hambatan berkaitan dengan barang bukti pihak ketiga seperti pihak ketiga yang takut berhadapan dengan hukum dan kurangnya pemahaman pihak ketiga untuk mempertahankan haknya.

Actions (login required)

View Item