PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ZINA OLEH NINIK MAMAK BERDASARKAN HUKUM ADAT MINANGKABAU DI NAGARI LINGKUANG AUA KABUPATEN PASAMAN BARAT

Rafles, Odinata (2024) PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ZINA OLEH NINIK MAMAK BERDASARKAN HUKUM ADAT MINANGKABAU DI NAGARI LINGKUANG AUA KABUPATEN PASAMAN BARAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (191kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (452kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (128kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (259kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Perzinaan dalam Pasal 284 KUHP hanya menjadikan seorang sebagai pelaku ialah mereka yang telah terikat perkawinan, tetapi di KUHP baru pada pasal 411 sudah di rubah yang menjadikan orang diluar perkawinan tetap bisa di pidana. Di Nagari Lingkuang Aua Kabupaten Pasaman Barat terhadap perzinaan yang dilakukan orang yang belum menikah dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai kesusilaan masyarakat adat setempat. Adapun penyelesaian suatu delik adat dilaksanakan melalui peradilan adat oleh Ninik Mamak dengan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nan Duo Puluah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : a) Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana zina oleh Ninik Mamak di Nagari Lingkuang Aua Kabupaten Pasaman Barat, b) Apa saja kendala dalam penerapan sanksi pidana adat di Nagari Lingkuang Aua Kabupaten Pasaman Barat. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil penyelesaian tindak pidana zina oleh Ninik Mamak di Nagari Lingkuang Aua Kabupaten Pasaman Barat diselesaikan oleh Ninik Mamak dalam suatu persidangan adat yang juga mengikutsertakan pihak pelaku, penyelesaian perkara di Nagari Lingkuang Aua dengan bertingkat mulai dari Tingkat terendah ke Tingkat yang lebih tinggi belum efektif/berlaku yaitu dikenal dengan Bajanjang Naiak Batanggo Turun karena musyawarah keluarga dan Ninik Mamak masih sebagai mediasi penyelesaian masalah. Sanksi yang diterapkan berupa denda, dinikahkan, permintaan maaf atau Manguniangan Nasi dan di usir dalam waktu tertentu atau dibuang sepanjang adat. Kendala dalam penerapan sanksi pidana adat di Nagari Lingkuang Aua Kabupaten Pasaman Barat yaitu faktor penegak hukum yang dilema akan memberikan sanksi adat kepada pelaku karna bertentangan dengan hukum positif pada zaman sekarang, faktor masyarakat yang main hakim sendiri dan tidak menjalankan control sosial, dan faktor aturan hukum yang belum optimal.

Actions (login required)

View Item