PERANAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS SUBDIT IV DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA BARAT

Muhammad Redza, Pahlevi (2024) PERANAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS SUBDIT IV DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA BARAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (159kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (242kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (126kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (134kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (987kB)

Abstract

Pertambangan tanpa izin merupakan salah satu masalah yang terjadi dan dihadapi Indonesia. Tindak pidana Pertambangan tanpa Izin diatur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Masyarakat kususnya di Sumatera Barat melakukan Pertambangan tanpa izin, maka dari itu diperlukannya peran kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana tanpa izin. Rumusan masalah: Bagaimana Peranan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit IV dalam mencegah terjadinya tindak pidana pertambangan tanpa izin di wilayah hukum Polda Sumatera Barat? Bagaimana kendala yang dihadapi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit IV dalam mencegah terjadinya tindak pidana pertambangan tanpa izin di wilayah hukum Polda Sumatera Barat? Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi Kendala yang dihadapi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit IV dalam mencegah terjadinya tindak pidana pertambangan tanpa izin di wilayah hukum Polda Sumatera Barat? Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Dalam mencegah terjadi nya tindak pidana pertambangan tanpa izin subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumbar melakukan 2 Usaha yaitu usaha Preventif dan usaha Rerpesif. Usaha Preventif yaitu sosilasisai yang dilakukan kepada masyarakat mengenai larangan melakukan pertambangan tanpa izin sesuai dengan Undang-Undang Mineral dan batu bara yang bekerjasama dengan dinas terkait. Upaya Represif yaitu usaha pencegahan yang dilakukan berupa penegakan hukum dari tahap penyidikan sampai putusan pengadilan, serta terdapat beberapa kendala Ditreskrimsus Polda sumbar dalam mencegah tindak pidana pertambangan tanpa izin yaitu berupa personil penyidik tidak memadai, jauhnya lokasi pertambangan, adanya pembekingan dari pihak-pihak tertentu. Upaya yang dilakukan untu mengatasi kendala Unit TIPIDTER (Tindak Pidana Tertentu) dalam mencegah terjadinya tindak pidana pertambangan tanpa izin di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat adalah melaksanakan Penyelidikan dengan menggunakan metode Penyelidikan Undercover, menegakkan hukum baik dari kepolisian maupun dari pemerintahan setempat, adanya keterbukaan dan kerjasama antara pihak kepoilisian dan masyarakat agar tidak rusaknya kekayaan alam tidak disalahgunaan dan menjaga dampak Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Kerja (K3) dan danya kerja sama yang baik antara Kepolisian Polda Sumatera Barat dengan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat agar bersama-sama dalam melakukan koordinasi penegakan hukum. Kata Kunci : Ditreskrimsus, Subdit IV, Pertambangan Tanpa Izin,

Actions (login required)

View Item