IMPLIKASI HUKUM PIDANA KAWASAN TANPA ROKOK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KESEHATAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA

Risdifa Sarah, Fitri (2024) IMPLIKASI HUKUM PIDANA KAWASAN TANPA ROKOK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KESEHATAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (152kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (374kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (128kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (470kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pemerintah membuat kebijakan mengenai penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk menghindari dampak yang buruk bagi kesehatan masyarakat yang disebabkan karena menjadi perokok pasif, yang ditetapkan dalam Pasal 151 ayat (1) UU Kesehatan. Adanya peraturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok ternyata tidak mengurangi masyarakat mengurangi kebiasaan merokok. Bahkan di daerah yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok juga masih tetap dijumpai orang-orang yang merokok yang berdampak bagi kesehatan karena tidak ada sanksi yang tegas bagi pelanggar Kawasan Tanpa Rokok. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1.Bagaimanakah implikasi hukum pidana pelaku dalam Kawasan Tanpa Rokok sebagai upaya perlindungan kesehatan anak? 2.Bagaimanakah upaya perlindungan hukum kesehatan terhadap anak dalam Kawasan Tanpa Rokok dalam perspektif hukum kesehatan? Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, ketentuan hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Kesehatan Belum menampilkan peran yang signifikan dan belum berimplikasi terhadap pelaku yang melanggar larangan merokok dalam Kawasan Tanpa Rokok. Upaya perlindungan kesehatan terhadap anak dalam Kawasan tanpa rokok sudah dijelaskan dalam UU Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, namun masih terdapat pasal yang tumpang tindih dalam peraturan tersebut yang memperbolehkan tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau di lingkungan kawasan tanpa rokok. Kata kunci: Kawasan Tanpa Rokok, Perlindungan Kesehatan, Anak.

Actions (login required)

View Item