PELAKSANAAN ASIMILASI NARAPIDANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 DI WILAYAH HUKUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG

Indah, Ikhwan (2024) PELAKSANAAN ASIMILASI NARAPIDANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 DI WILAYAH HUKUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (160kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (515kB)
	Text (Bab Iv Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (127kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (264kB)
	Text (Tesis Full Text) Tesis Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Sistem pemasyarakatan ini satu rangkaian kesatuan dengan penegakan hukum pidana. Selain tujuannya terhadap pelaku tindak pidana sistem ini juga memiliki tujuan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana. Salah satu fungsi sistem pemasyarakatan sebagai penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan. Dalam sistem baru pembinaan narapidana salah satu bentuk pembinaan narapidana adalah asimilasi. Di Indonesia, pemerintah menerapkan pembebasan narapidana dan anak pidana melalui program asimilasi rumah dan integrasi terkait Covid-19 mulai 31 Maret 2020 lalu. Kebijakan pencegahan virus Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang kemudian diganti menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Adanya kebijakan pemberian asimilasi rumah ini menjadi kontroversi sosial di masyarakat karena terjadinya pengulangan tindak pidana dilakukan oleh narapidana saat menjalani program asimiliasi rumah. Hal tersebut kemudian melatarbelakangi pertanyaan dalam penelitian tesis ini, yaitu: bagaimanakah pelaksanaan asimilasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di wilayah hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, bagaimanakah pengawasan pelaksanaan asimilasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang dan apakah kendala pelaksanaan asimilasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di wilayah hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini memanfaatkan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan asimilasi rumah sudah sesuai dengan SOP yang berlaku meskipun masih ada yang melakukan pengulangan tindak pidana yang menyebabkan asimilasi rumahnya dicabut. Pelaksanaan asimilasi rumah merupakan salah satu cara mengurangi overkapasitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pengawasan terhadap pelaksanaan asimilasi rumah ini dilakukan dengan kunjungan ke rumah klien, melalui telepon dan video call. Dalam pelaksanaan asimilasi rumah ini kendala yang dihadapi dipengaruhi oleh lima faktor dalam penegakan hukum. Kata Kunci : Asimilasi, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan

Actions (login required)

View Item