PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH PENDAFTARAN TANAH SITEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN SOLOK SELATAN (STUDI KASUS : SENGKETA TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT HAK PAKAI PEMERINTAH SOLOK SELATAN DENGAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS NAMA SUSNA DELI)

DIDIK, SUPANTRI (2024) PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH PENDAFTARAN TANAH SITEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN SOLOK SELATAN (STUDI KASUS : SENGKETA TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT HAK PAKAI PEMERINTAH SOLOK SELATAN DENGAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS NAMA SUSNA DELI). Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

	Text (COVER ABSTRAK) COVER ABSRAK .pdf - Published Version Download (528kB)
	Text (BAB 1) BAB I.pdf - Published Version Download (925kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (511kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (523kB)
	Text (FULL) tesis full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Tanah dan manusia tidak dapat dipisahkan, manusia tinggal dan berkembang serta melakukan aktivitas sehari-hari diatas tanah dan sebagian besar kehidupannya bergantung pada tanah. Persoalan tanah di Indonesia merupakan masalah yang kompleks. Semakin kompleksnya persoalan hidup manusia yang disebabkan oleh tanah saat ini, mengharuskan adanya sebuah aturan yang menjamin kepastian hukum dalam hubungan antara manusia dengan tanah. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah dalam rangka terdaftarnya seluruh bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum program PTSL dan untuk mengurangi sengketa, dilakukan percepatan PTSL melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap. Pendaftaran tanah sistematis lengkap terkadang menimbulkan berbagai masalah sertipikat tumpang tindih yang disebabkan adanya keteledoran dalam menentukan batas tanah dan belum adanya kelengkapan peta pertanahan yang ada di Kabupaten Solok Selatan. Sertipikat tumpang tindih menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak atas tanah dan mengurangi kekuatan sertipikat sebagai alat bukti. Badan Pertanahan memiliki andil yang sangat besar dalam penyelesaian sengketa tumpang tindih melalui mediasi sebagai jalur penyelesaian sengketa tumpang tindih dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Solok Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan bahan hukum dengan penelitian langsung ke lapangan serta data kepustakaan yang bersumber dari undang-undang, jurnal, dan dokumen resmi. Hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini menunjukkan bahwa timbulnya sertipikat tumpang tindih merupakan keteledoran dari pihak-pihak yang bersengketa mengenai batas dan luas tanah serta kurang telitinya Kantor Pertanahan dalam penerbitan sertipikat yang disebabkan belum diperbaharuinya peta tanah di Kabupaten Solok Selatan.

Actions (login required)

View Item