PENGATURAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI JIWA UNITLINK TERHADAP TIDAK DILAKUKANNYA PEMBAYARAN KLAIM PEMEGANG POLIS DI INDONESIA

selvi harvia santri, selvi (2024) PENGATURAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI JIWA UNITLINK TERHADAP TIDAK DILAKUKANNYA PEMBAYARAN KLAIM PEMEGANG POLIS DI INDONESIA. Doctoral thesis, universitas andalas.

	Text (Cover abstrak) cover abstrak mater mark .pdf - Published Version Download (184kB)
	Text (BAB 1) BAB I watermach_compressed 1_compressed 2.pdf - Published Version Download (397kB)
	Text (BAB VI) BAB VI (kesimpulan saran) watermach.pdf - Published Version Download (45kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA watermach_compressed_compressed 3_compressed 4.pdf - Published Version Download (188kB)
	Text (FULL) disertasi utuh watermach (pdf.io)_compressed 1_compressed 22_compressed 22223333-dikompresi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pelaksanaan tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa unitlink terhadap tidak dilakukannya pembayaran klaim mengakibatkan kerugian bagi pemegang polis. Pengaturan tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa unitlink tidak tegas dan rinci diatur. Aturan yang ada hanya berupa penjatuhan sanksi terhadap kewajiban yang tidak dilakukan, terdapat kekosongan hukum dalam penyelesaiannya. Tidak adanya aturan yang rinci mengenai jaminan perlindungan hukum bagi pemegang polis terhadap tidak dilakukannya pembayaran klaim. Kekosongan hukum tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum yang menimbulkan ketidakadilan bagi pemegang polis dalam menuntut haknya. Tujuan Penelitian ini untuk mengidentifikasi pengaturan tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa unitlink di Indonesia, menganalisis bentuk tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa unitlink terhadap tidak dilakukannya pembayaran klaim bagi pemegang polis, mengidentifikasi konsep pengaturan tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa unitlink terhadap tidak dilakukan pembayaran klaim bagi pemegang polis kedepannya. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu Pengaturan tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa unitlink terhadap pemegang polis terdapat pada KUHPerdt, KUHD, Pasal 31 UU No 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian, UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, POJK No.69/POJK.05/2016 Pasal 36 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Pasal 27 Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, dan Polis Asuransi Jiwa Unitlink. Tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa unitlink terhadap tidak dilakukannya pembayaran klaim bagi pemegang polis hanya berupa penerapkan sanksi saja ketika tidak dilakukan pembayaran klaim, upaya penyelesaiannya membutuhkan tindakan preventif hukum untuk melindungi hak hak pemegang polis melalui pengaturan UU dan POJK. Konsep pengaturan tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa unitlink ke depan dengan menjalankan amanat UUNo 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian, yaitu membentuk UU LPP tersendiri, namun pembentukan LPP yang di atur pada UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) tidak tepat, pada UU ini pembentukan LPP dilimpahkan kewenangannya ke LPS sebagai Lembaga penjamin simpanan perbankan, hal ini akan menimbulkan persoalan baru disebabkan karakter asuransi yang berbeda dengan perbankan. Kedepannya UU LPP harus dibuat secara khusus tersendiri, pelaksanaan penyelenggaraannya diatur khusus pada Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan OJK, sehingga terciptanya kepastian hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi pemegang polis dalam mendapatkan haknya, yang berdampak positif terhadap kebaharuan hukum perasuransi kedepannya dalam membangun sistim perekonomian di Indonesia. Keyword : Asuransi, Unitlink, Tanggung Jawah Hukum.

Actions (login required)

View Item