Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Pencemaran Lingkungan Akibat Pembangunan Usaha Tambak di Kawasan Sempadan Pantai di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman

Lisa, Medika Yati (2024) Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Pencemaran Lingkungan Akibat Pembangunan Usaha Tambak di Kawasan Sempadan Pantai di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) COVER ABSTRAK.pdf - Published Version Download (136kB)
	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (365kB)
	Text (Kesimpulan/Penutup) BAB IV.pdf - Published Version Download (38kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (264kB)
	Text (Tesis Full) TESIS FULL LISA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembangunan usaha tambak udang yang selalu berkembang di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Akan tetapi sebagian besar tambak udang dibangun belum sesuai instrumen hukum lingkungan. Hal ini dibuktikan masih banyaknya tambak udang belum sesuai instrumen hukum lingkungan seperti belum memiliki izin, prinsip tata ruang, Amdal dan lain sebagainya. Pembangunan di kawasan sempadan pantai yang begitu luas dengan luas lebih dari 84 Ha. Tambak yang begitu luas berpeluang merubah bentang alam, dapat juga diklarifikasikan dalam usaha berdampak penting, usaha berdampak penting dapat digolongkan dalam usaha yang harus memiliki Amdal. Selain itu, usaha tambak sebagian besar dibangun dikawasan sempadan pantai dengan jarak kurang dari 50 meter sedangkan 100 meter dari titik pasang tertinggi tidak boleh dibangun, karena termasuk kawasan sempadan pantai. Berdasarkan latar belakang diatas ada beberapa pertanyaan penelitian yang penulis gunakan diantaranya, Bagaimana penertiban usaha tambak udang yang belum sesuai instrumen hukum lingkungan?, Apa Kendala dalam Menertibkan Usaha Tambak Udang yang Belum sesuai Instrumen Hukum Lingkungan di Kecamatan Batang Anai? dan Bagaimana Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam Menertibkan Usaha Tambak Udang sesuai Instrumen Hukum Lingkungan?. Metode penelitian yang digunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum yuridis empiris disamping pendekatan normatif serta teknik pengumpulan data wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Dianalisis mengunakan empat komponen analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang penulis dapatkan Pertama, Sebagian besar usaha tambak udang di kecamatan Batang Anai belum berwawasan lingkungan disebabkan oleh kesulitan para pengusaha dalam mengurus dokumen Amdal. Karena dalam mengurus dokumen Amdal membutuhkan biaya yang lumayan besar. Sedangkan usaha tambak udang harus harus memiliki kawasan Amdal. Kedua, Pemerintah telah mengupayakan dalam menertibkan usaha tambak udang yang belum berwawasan lingkungan di Kecamatan Batang Anai, akan tetapi upaya yang dilakukan oleh pemerintah belum efektif. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman membentuk Amdal kawasan, agar memudahkan bagi para pengusaha untuk mengurus izin usaha. Serta menetapkan kawasan sempadan pantai Kabupaten Padang Pariaman, agar tidak dilakukan pembangunan dikawasan sempadan pantai. Karena kawasan sempadan pantai merupakan kawasan lindung. Kata Kunci: Upaya Pemerintah, Tambak Udang, Hukum Lingkungan, Amdal Kawasan.

Actions (login required)

View Item