Penatausahaan Dana Perimbangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang

Rivaldi, Septiawan (2018) Penatausahaan Dana Perimbangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER WATERMARK 2.pdf - Published Version Download (190kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) BAB I 2.pdf - Published Version Download (316kB) | Preview
Preview	Text (Bab V Penutup) BAB V 2.pdf - Published Version Download (175kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (171kB) | Preview
	Text (TA Full Text) TA FULL OK.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Dalamamenjalankanapemerintahan, Indonesiaamenerapkan sistem desantralisasiayang diimplementasikanadalam bentuk otonomi daerah. Sistem hubunganapemerintah pusat dan pemerintah daerah ini pada awalnya diaturadalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Undang-undang tersebut adalah penjabaran dari amanat UUD 1945 Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan “pemerintah adaerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiriaurusanapemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mencari sumberapendapatan, sehingga diperoleh pendapatan asli daerah, pemerintah daerahajuga mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat berupa transfer ke daerahayang dianggarkan dalam APBN untuk membantu mendanaiakebutuhan daerahadalam melaksanakan desentralisasi. Desentralisasiamerupakan suatuakonsep yang kompleksayang melibatkan pergeseranakekuasan, politik, fiskal danakewenangan kepadaatingkat pemerintah yang lebiharendah. Desentralisasi jugaamerupakan suatu alat kebijakanauntuk menyerahkan sebagianakekuasan, kewenangan dan sumberadaya dari pemerintah pusat kepadaapemerintah daerah dalam rangkaamencapai ekuitas, efesiensi dan akuntabilitas. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 dikatakan bahwa untuk melaksanakan kewajiban Pemda, Pempus akan mengirim dana perimbangan.Dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari dana bagi hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. selain dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Semua penggunaan dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan daerah itu sendiri. Sesuai dengan kebijakan nya harusnya dana transfer dari Pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Berdasarkan UU No. 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan dikatakan bahwa pembagian Dana Alokasi Umum kepada seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang berdasarkan kebutuhan/persentase dari masing-masing daerah, yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan wilayah otonomi daerah dan potensi daerah ekonomi tersebut. Desentralisasi merupakan sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga sumber dana yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pinjaman Daerah, Dekonsentrasiadan Tugas Pembantuan, sertaaDana Perimbanganayang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana AlokasiaUmum, dan Dana AlokasiaKhusus dikelola langsung olehapemerintah daerahamelalui Anggaran Pendapatan danaBelanja Daerah (APBD). Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, transparan, demokratis, proposional dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pendanaan

Actions (login required)

View Item