Implementasi Kebijakan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan di Kota Padang

Perdana, Eko Putra (2024) Implementasi Kebijakan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan di Kota Padang. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover) 1. COVER ABSTRAK.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) 2. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (8MB)
	Text (BAB AKHIR) 3. BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 4. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (871kB)
	Text (Skripsi Full Text) 5. FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) sebagai upaya Kota Padang dalam mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Padang. Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu ini dibentuk dengan dasar Peraturan Wali Kota Padang No 72 Tahun Tahun 2020 Tentang Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan dan Pusat Kesejahteraan Sosial. SLRT merupakan sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan di daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling, pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) yang terdiri dari 6 variabel utama dan data diolah menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwaimplementasi Kebijakan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan Di Kota Padang belum berjalan dengan optimal karena adanya kendala pada beberapa variabel seperti: pada variabel standar dan sasaran kebijakanberupa kurangnya pemahaman petugas tentang dasar aturan kebijakan; pada variabel sumber daya berupa masih terbatasnya insentif bagi petugas fasilitator dan petugas Puskesos SLRT dari pendamping PKH dan TKSK, belum tersedianya fasilitas ruang pelayanan yang memadai untuk Puskesos Kelurahan, dan belum tersedianya sarana sistem aplikasi SLRT untuk fasilitator; pada variabel karakteristik agen pelaksanaberupa belum adanya SK pembentukan Puskesos oleh Lurah; pada variabel lingkungan sosial, ekonomi, politikberupa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alur pelayanan pengurusan bansos, dan ketidaktahuan masyarakat kelurahan terhadap adanya Puskesos di Kelurahan mereka. Sedangkan variabel lain seperti ketersediaan sumber daya manusia pada Puskesos SLRT Kota dan Kelurahan, ketersediaan sumber daya sarana prasarana pada Puskesos SLRT Kota, karakteristik agen kebijakan, dan komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksanaan sudah memadai dan dapat mendukung kinerja implementasi kebijakan.

Actions (login required)

View Item