Kedudukan Hukum Akta Pengakuan Utang Yang Dibuat Di Hadapan Notaris (Studi Kasus Perkara Nomor: 2956K/Pdt/2013)

Siregar, Elvia Puspita (2024) Kedudukan Hukum Akta Pengakuan Utang Yang Dibuat Di Hadapan Notaris (Studi Kasus Perkara Nomor: 2956K/Pdt/2013). Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Abstract) Abstrak via watermark.pdf - Published Version Download (177kB)
	Text (BAB I) BAB I wtrmrk.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Daftar Pustaka) Tesis Elvia Puspita Siregar fixx wtrmrk(3).pdf - Published Version Download (480kB)
	Text (Penutup) Penutup Watermark.pdf - Published Version Download (417kB)
	Text (Tesis Full) Tesis Elvia Puspita Siregar fixx wtrmrk.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Suatu akta perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh notaris secara auntentik akan diikuti dengan pembuatan akta pengakuan utang yang juga secara autentik oleh notaris. Apabila debitur wanprestasis dalam melaksanakan kewajibannya kepada kreditur maka berdasarkan akta pengakuan utang tersebut dapat dikeluarkan grosse akta, yang memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.Dalam penelitian ini rumusan masalah sehubungan dengan perlindungan hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap tindakan pemalsuan data pada akta jual beli oleh penghadap yaitu : 1.Bagaimana kedudukan hukum Akta Pengakuan Utang yang dibuat dihadapan Notaris dalam perkara MA Nomor 2956 K/Pdt/2013?2.Bagaimana pertimbangaa hakim dalam perkara MA Nomor 2956.K/PDT/2013 dalam kaitannya dengan Akta Pengakuan Utang yang dibuat dihadapan Notaris?3.Bagaimana akibat hukum putusan perkara MA Nomor 2956.K/Pdt/2013 terhadap Akta Pengakuan Utang yang dibuat dihadapan Notaris?Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif.Hasil penelitian didapatkan bahwa:penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti perUndang-Undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana.Hasil pembahasan dari permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah kekuatan hukum akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris dengan akta autentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna bagi para pihak apabila terjadi sengketa di pengadilan. Disamping itu akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris tersebut secara autentik berkekuatan hukum mengikat sebagaimana layaknya Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya sehingga harus ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan itikad baik untuk tercapainya kelancaran pelaksanaan perjanjian utang piutang tersebut.Akibat hukum pembuatan akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris terhadap para pihak dalam hal terjadi sengketa di pengadilan adalah bahwa pihak telah terikat dalam suatu perjanjian pembayaran utang piutang yang telah diakuinya dengan menggunakan akta otentik notaris berupa akta pengakuan utang tersebut.Dasar pertimbangan hukum dari majelis hakim dalam memutuskan perkara gugatan pembatalan akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris dengan akta autentik dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2956.K/PDT/2013 adalah bahwa kasasi yang diajukan oleh Tergugat I HH dan tergugat II DH tidak memiliki alasan yang kuat atau tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk diajukan ke Mahkamah Agung.Namun demikian klausul akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris dengan memuat ketentuan bunga/denda keterlambatan sebesar 8% (delapan persen) per bulannya dibatalkan oleh majelis hakim dan diubah menjadi 2% (dua persen) perbulannya karena ketentuan bunga 8% (delapan persen) perbulan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang perbankan yang mewajibkan suku bunga dari suatu pinjaman tidak boleh melebihi 2% (dua persen) perbulan.

Actions (login required)

View Item