PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4991 K/PID.SUS-LH/2022

Muhammad Arif, Pratama (2024) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4991 K/PID.SUS-LH/2022. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (341kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (378kB)
	Text (Bab V Penutup) Bab V.pdf - Published Version Download (283kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (333kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam UU PPLH, yang menggunakan teori-teori yang diharapkan dapat menangani kompleksitas penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi sejalan dengan perannya sebagai regulasi utama dalam hukum lingkungan. Ditemui permasalahan terkait putusan Mahkamah Agung No. 4991 K/PID.SUS-LH/2022 dalam hal memutus perkara tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah analisis mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?; (2) Bagaimanakah analisis pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 4991 K/Pid.Sus-LH/2022?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa penegakan tindak pidana lingkungan oleh korporasi membutuhkan pertanggungjawaban pidana yang jelas. Namun, teori pertanggungjawaban mutlak dan pidana pengganti belum maksimal dalam praktiknya karena interpretasi yang beragam. Putusan bebas pada PT. GH dalam kasus kebakaran lahan menunjukkan inkonsistensi, di mana penguasaan materiil masyarakat mendominasi, meskipun secara formiil masih dimiliki oleh PT. GH. Untuk penegakan hukum yang optimal, dibutuhkan penerapan sifat melawan hukum formiil yang sejalan dengan teori-teori pertangggungjawaban korporasi yang diatur dalam UU PPLH. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

Actions (login required)

View Item