Aspek Hukum Pelaksanaan Prinsip Unidroit dalam Kontrak Perdagangan Internasional di Indonesia

Desriyalni, Rizka (2024) Aspek Hukum Pelaksanaan Prinsip Unidroit dalam Kontrak Perdagangan Internasional di Indonesia. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) COVER ANSTRAK.pdf - Published Version Download (223kB)
	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (666kB)
	Text (Bab akhir/penutup) BAB IV.pdf - Published Version Download (219kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (435kB)
	Text (Tesis Full) TESIS FULL RIZKA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perbedaan sistem hukum antara negara-negara menimbulkan bermacam-macam aturan dasar mengenai suatu kontrak perdagangan internasional. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meyelaraskannya adalah dengan diadakannya konvensi internasional oleh The International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) yang melahirkan The UNIDROIT Principles of International Commercial Contract (UPICCs). UPICCs sejatinya dijadikan sebagai landasan hukum dalam melaksanakan kontrak perdagangan internasional. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract), prinsip itikad baik (good faith) dan transaksi jujur (fair dealing) dalam hukum Internasional dan hukum Nasional?, Bagaimanakah pelaksanaan prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract), prinsip itikad baik (good faith) dan transaksi jujur (fair dealing) dalam kontrak perdagangan Internasional pada kasus Nine AM Ltd. dengan PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL)? serta apakah tantangan pelaksanaan prinsip UNIDROIT dalam kontrak perdagangan Internasional di Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam hukum internasional pengaturan tentang prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract), prinsip itikad baik (good faith) dan transaksi jujur (fair dealing) diatur UPICCs. Sedangkan pengaturan dalam hukum nasional dapat dilihat di dalam KUHPerdata dan UU ITE. Selanjutnya pelaksanaan kedua prinsip tersebut telah diterapkan dalam kontrak perdagangan internasional antara Nine Am Ltd. dan PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL). Namun disaat kontrak berjalan, PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) menciderai prinsip itikad baik dengan melakukan wanprestasi, dengan dalih kontrak yang dibuat batal demi hukum karena tidak dibuat dengan Bahasa Indonesia, yang berakibat perkara ini diselesaikan secara litigasi. Oleh karena UPICCs banyak mengatur hal-hal yang tidak dirincikan dalam Buku III KUHPerdata, sehingga tantangannya adalah unifikasi dan kodifikasi hukum kontrak untuk memberikan kepastian hukum, dengan ketentuan yang seragam maka dapat diterima secara universal oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional.

Actions (login required)

View Item