PENGAWASAN TAMBANG BAHAN GALIAN BATUAN KOMODITAS BATU GAMPING DI KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK

Mulya, Hastuti (2024) PENGAWASAN TAMBANG BAHAN GALIAN BATUAN KOMODITAS BATU GAMPING DI KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Sampul dan Abstrak.pdf - Published Version Download (386kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I - Pendahuluan.pdf - Published Version Download (450kB)
	Text (BAB IV Penutup) BAB IV - Penutup.pdf - Published Version Download (210kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (214kB)
	Text (Skripsi Full Text) SKRIPSI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat beragam salah satunya adalah bahan galian batuan komoditas batu gamping yang terdapat di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Sejatinya Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan adanya penguasaan Negara terhadap kekayaan alam yang terdapat di wilayahnya. Salah satu pengejawantahan hak menguasai Negara adalah dalam bentuk mekanisme pengawasan. Pengawasan ditujukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Berkenaan dengan pertambangan komoditas batu gamping di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok menunjukkan dampak terhadap fasilitas umum seperti jalan dan sungai di sekitarnya. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini memfokuskan analisis terhadap tiga hal utama. Pertama, bagaimana perubahan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menguasai tambang bahan galian batuan komoditas batu gamping di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok? Kedua, bagaimana pengawasan terhadap tambang bahan galian komoditas batuan di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok? Ketiga, apa saja faktor penghambat dalam pengawasan? Untuk menjawab fokus bahasan, penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan mengumpulkan data melalui wawancara kepada Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, Kantor Perwakilan Inspektur Tambang KESDM Sumatera Barat, pemegang IUP yang bersangkutan, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Perubahan kewenangan di sektor pertambangan mineral dan batubara tidak menunjukkan semangat otonomi daerah yang seluas-luasnya dimana terlihat dari pengalihan seluruh kewenangan kepada pusat melalui pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2020. Kemudian, Pengawasan yang dilaksanakan masih belum maksimal dikarenakan beberapa alasan yaitu; Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat masih dalam fase penataan sejak diberlakukannya Perpres Nomor 55 Tahun 2022, menurunnya omset pemegang IUP pasca pandemi covid-19, dan terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan pengawasan lapangan.

Actions (login required)

View Item