Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah oleh Kantor Pertanahan Berdasarkan Putusan Hakim di Kabupaten Padang Pariaman

Annisa, Annisa (2024) Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah oleh Kantor Pertanahan Berdasarkan Putusan Hakim di Kabupaten Padang Pariaman. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (195kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (624kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (198kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (129kB)
	Text (Tesis Full Text) Tesis Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Tanah memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Diatas bidang tanah dapat terjadi perbuatan-perbuatan hukum yang bernilai ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, hingga menjadi objek jaminan dalam pemberian Hak Tanggungan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) merupakan dasar pemberian kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia, Untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, dilaksanakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah negara Republik Indonesia. Tak sedikit dalam melakukan perbuatan hukum di atas sebidang tanah terdapat sengketa. Dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum seperti yang dijelaskan disebut diatas Undang-Undang memberikan peluang dimana sepanjang ada pihak lain yang merasa memiliki tanah dapat menggugat pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat secara keperdataan ke Peradilan Umum. Gugatan ke Pengadilan dapat dilakukan oleh siapa saja yang merasa berhak memiliki atas bidang tanah yang telah terdaftar atau tercatat. Sehingga dapat menyatakan bahwa sertipikat yang sudah atas nama orang lain tidak sah dan harus dibatalkan melalui putusan hakim karena mengandung cacat hukum. Adapun permasalahan berkaitan adalah : Bagaimana proses pembatalan sertipikat hak milik atas tanah dan pendaftaran kembali sertipikat yang telah dibatalkan berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, dan Bagaimana kepastian hukum pemegang hak atas tanah akibat pembatalan sertipikat hak milik atas tanah berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman. Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut digunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan penulis analisa dengan mempergunakan analisa kualitatif. Dengan dilakukan penelitian telah berhasil menjawab permasalahan yang dikemukakan diatas, 1) Bahwa Proses pembatalan sertipikat hak milik atas tanah berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman dilakukan dengan mekanisme yang telah diatur pada perkaban Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Badan Pertanahan Nasional wajib melaksanakan putusan pengadilan apabila dimohonkan oleh pihak yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht), 2) Proses pendaftaran tanah atas bidang tanah yang sertipikatnya telah dibatalkan berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman sama halnya dengan pendaftaran tanah pertama kali dengan melampirkan alas hak sebagai bukti kepemilikan dan dilampirkan dengan putusan hakim, 3) Untuk menjamin kepastian hukum terhadap pemegang hak yang berhak atas sebidang tanah akibat dibatalkannya sertipikat hak milik atas tanah maka putusan pengadilan tersebut menjadi salah satu dasar alas hak dalam pendaftaran tanah.

Actions (login required)

View Item