PELAKSANAAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM SUMATRA BARAT

Yondy, Perdana Saputra (2024) PELAKSANAAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM SUMATRA BARAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (160kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (357kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (127kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (264kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Dalam proses verifikasi partai politik peserta Pemilu tahun 2024 ini dicatatkan oleh KPU Sumatra Barat hanya sekitar 5 persen dokumen yang telah diberikan oleh partai politik untuk calon anggota DPRD Sumatra Barat yang dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan. Selain itu juga terdapat berbagai kesalahan dalam penginputan data, termasuk ketidaksesuaian data, dokumen yang belum lengkap, dan masalah serupa. Sebagai contoh, beberapa calon mungkin salah mengunggah dokumen, seperti mengunggah Kartu Tanda Anggota partai politik saat seharusnya mereka mengunggah Kartu Tanda Penduduk. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan proses verifikasi partai politik pada pemilihan umum tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatra Barat? (2) Apakah pelaksanaan verifikasi partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatra Barat dalam prinsip jujur dan adil sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945?, Metode penilitian yang digunakan penulis yaitu yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, (1) Proses verifikasi di KPU Provinsi Sumatra Barat melibatkan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. KPU mengatasi kendala teknis dengan crosscheck dan memungkinkan partai politik untuk melengkapi dokumen secara langsung. Penggunaan SIPOL dianggap bermanfaat untuk transparansi dan efisiensi administratif. Maka dari itu saran dari penelitian ini bahwa partai politik yang akan berpartisipasi dalam pemilihan umum mendatang, terutama partai politik yang baru, akan lebih siap dalam mempersiapkan diri untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Provinsi Sumatra Barat, dapat meningkatkan tingkat kewaspadaan dalam melakukan verifikasi, baik dalam hal verifikasi dokumen maupun verifikasi berdasarkan fakta. (2) Proses verifikasi KPU Provinsi Sumatera Barat dalam pemilihan umum dijalankan berdasarkan prinsip jujur dan adil, yang merujuk pada tiga unsur utama keadilan pemilu. Unsur tersebut mencakup memastikan kepatuhan pelaksanaan pemilu terhadap prosedur dan hukum yang berlaku, perlindungan hak pilih warga negara, serta pencegahan dan penyelesaian sengketa dalam pemilihan umum. Efektivitas perwujudan prinsip jujur dan adil tersebut pada verifikasi partai politik selama pemilihan umum 2024 di Sumatera Barat dapat diukur melalui implementasi tiga unsur tersebut. Kata Kunci: Verifikasi, Partai Politik, Pemilihan Umum, KPU Provinsi Sumatra Barat

Actions (login required)

View Item