PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS PELANGGARAN LARANGAN MUNISI TANDAN BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI PERANG AMERIKA SERIKAT – IRAK 2003)

Farhan, Adzani (2023) PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS PELANGGARAN LARANGAN MUNISI TANDAN BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI PERANG AMERIKA SERIKAT – IRAK 2003). Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (272kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (378kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (190kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (294kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Perang merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh suatu negara untuk mencapai suatu tujuan, baik untuk menyelesaikan perselisihan, menegakkan hak, dan untuk memperbaiki kesalahan serta untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Walaupun perang diakui sebagai sarana untuk mencapai tujuan, perang tetap diatur di dalam ketentuan hukum perang, baik tentang bagaimana cara berperang ataupun senjata yang digunakan dalam berperang. Dalam hukum perang, penggunaan senjata berbahaya dilarang untuk digunakan, salah satunya adalah munisi tandan. Namun masih terdapat negara yang masih menggunakan munisi tandan dalam peperangan, seperti perang yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Irak tahun 2003. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan larangan munisi tandan menurut hukum humaniter internasional dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban AS sebagai negara yang melanggar larangan munisi tandan pada perang AS – Irak 2003. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan instrumen hukum Konvensi Jenewa, Konvensi Den Haag, Konvensi Senjata Tertentu dan Konvensi Munisi Tandan serta ILC Draft 2001. Penelitian ini menemukan bahwa AS melakukan pelanggaran larangan munisi tandan yang digunakan dalam perang dengan Irak yang menimbulkan banyak korban warga sipil dan AS tidak memberikan pertanggungjawaban atas tindakan yang salah sesuai dengan aturan dan kebiasaan hukum internasional. Hal ini dikarenakan AS mendasarkan tindakan tersebut atas alasan pertahanan negara atas tindakan terorisme, keadaan yang membahayakan dan tindakan yang dibutuhkan. Pelanggaran ini telah memasuki ICC namun penyelidikannya ditutup karena tidak ada bukti yang kuat untuk melanjutkan kasus tersebut ke penuntutan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelanggaran, Larangan, Munisi Tandan, Perang, AS, Irak, Hukum Humaniter Internasional.

Actions (login required)

View Item