PENGELOLAAN HUTAN NAGARI SEBAGAI KEKAYAAN NAGARI DI NAGARI SUNGAI BATANG KABUPATEN AGAM

Bintang, Al Kautsar (2023) PENGELOLAAN HUTAN NAGARI SEBAGAI KEKAYAAN NAGARI DI NAGARI SUNGAI BATANG KABUPATEN AGAM. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (336kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) Bab I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (492kB)
	Text (BAB IV PENUTUP) Bab IV Penutup.pdf - Published Version Download (222kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (447kB)
	Text (FULL SKRIPSI) Full Text Skripsi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Hutan bagi Masyarakat Nagari Sungai Batang merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa untuk dapat dikelola sebaik-baiknya. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutananan menjadi pintu gerbang pengaturan pengelolaan hutan di Indonesia yang menegaskan pengelolaan hutan dilakukan sebesarnya–besarnya untuk kemakmuran rakyat. Adanya relasi hukum dengan keadaan Masyarakat Nagari Sungai Batang senyatanya belum bisa memberikan hasil maksimal. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berdampak secara ekonomis maka perlu adanya pemberdayaan dan pendampingan oleh stakeholder terkait dan memanfaatkan peluang hukum melalui skema-skema izin pengelolaan hutan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Pengelolaan Hutan Nagari di Nagari Sungai Batang? Bagaimana Pengawasan Pengelolaan Hutan Nagari sebagai Kekayaan Nagari di Nagari Sungai Batang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Kemudian hasil temuan dalam penelitian ini dianalisis melalui metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan hutan di Nagari Sungai Batang masih dikelola mandiri berdasarkan adat istiadat setempat oleh masyarakat tanpa adanya pemberdayaan dari pemerintah nagari dan pemerintah daerah. Masyarakat Nagari Sungai Batang mengelola hutan tanpa ada izin dengan alasan penguasaan tanah ulayat dalam kawasan hutan. Pengelolaan hutan yang dilakukan tanpa izin dan mandiri tersebut tidak mampu meningkatkan kemakmuran masyarakat walaupun pada kenyataanya sebagian besar Masyarakat Nagari Sungai Batang berada dalam/sekitar kawasan hutan. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Agam Raya dalam hal pengawasan hutan tidak banyak mengingat pengelolaan hutan di Nagari Sungai Batang dilakukan dalam kawasan hutan dan serta tidak memiliki izin pengelolaan hutan. Akibatnya pengelolaan hutan di Nagari Sungai Batang hingga saat ini belum dilakukan dengan optimal. Kondisi tersebut sudah semestinya masyarakat di Nagari Sungai Batang mendapat akses legal dalam pengelolaan hutan dengan tetap mengedepankan hukum adat dan mejaga kelestarian hutan. Keywords : Hutan Nagari, Kekayaan Nagari, Perhutanan Sosial

Actions (login required)

View Item