Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus Nomor : 61/Pid C/2022/PN Padang dan 79/Pid C/2022/PN Padang)

Zaifi, Surya Gemilang (2023) Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus Nomor : 61/Pid C/2022/PN Padang dan 79/Pid C/2022/PN Padang). Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (cover dan abstrak) COVER UPLOAD KE E SKRIPSI.pdf - Published Version Download (326kB)
	Text (BAB I) bab 1 upload.pdf - Published Version Download (788kB)
	Text (bab iv) penutup.pdf - Published Version Download (206kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (204kB)
	Text (full tesis) tesis zaifi surya gemilang full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT (STUDI KASUS NOMOR : 61/Pid C/2022/PN Padang dan 79/Pid C/2022/PN Padang) (Zaifi Surya Gemilang, 2120112024, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2023, 116 Halaman) ABSTRAK Tindak pidana di bidang ketenagakerjaan adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dilakukan oleh pekerja/tenaga kerja, pengusaha, atau pihak lain di luar perusahaan yang ancaman sanksi pidananya berdasarkan KUHP, Undang-undang Ketenagakerjaan, dan/atau Undang-Undang lainnya, baik yang dilakukan sendiri sendiri maupun bersama-sama. Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas tenaga kerja dan transmigrasi (Disnakertrans) dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang terdapat dalam KUHAP dan juga sesuai dengan manajemen penyidikan yang ada pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam hal ini dapat dipahami bahwa penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Disnakertrans juga berkoordinasi dengan kepolisian. Dalam pelaksanaannya, koordinasi tidak berjalan efektif merupakan salah satu masalah yang membuat penyidikan tidak berjalan optimal. Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti yaitu: 1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat? 2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera barat? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, bersifat deskriptif, dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa: 1. Pelaksananaan Penyidikan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan oleh PPNS Disnakertrans dalam dua kasus yang terjadi terlaksana sesuai dengan kewenangan yang dimiliki PPNS meskipun kurang optimal karena kurangnya koordinasi dengan Kepolisian selaku Korwas. 2. Hambatan yang dialami PPNS Disnakertrans dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan adalah kurangnya sarana dan prasarana menjadi hambatan dalam penyidikan. SOP yang tidak dijalankan sepenuhnya dan kurangnya koordinasi antara PPNS dan Kepolisian selaku Korwas merupakan hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Untuk pelaksanaan penyidikan yang lebih baik, PPNS Disnakertrans Sumbar harus bisa meningkatkan koordinasi dengan Penyidik Polri. Selain itu, Disnakertrans diharapkan mampu mengatasi hambatan internal agar penegakan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan bisa berjalan lebih baik lagi. Kata kunci: Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Tindak Pidana, Bidang Ketenagakerjaan

Actions (login required)

View Item