PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU YANG BELUM TERDAFTAR SEBAGAI PENGGUNA LAYANAN BPJS KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Nisa, Ul Khairah (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU YANG BELUM TERDAFTAR SEBAGAI PENGGUNA LAYANAN BPJS KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (139kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (388kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (253kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (277kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahterah lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 4 huruf (g) menyatakan bahwa kepesertaan bersifat wajib. BPJS Kesehatan PBI adalah bantuan untuk masyarakat tidak mampu dimana iuran bulannya dibayarkan oleh pemerintah. BPJS Kesehatan bertujuan untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Akan tetapi, faktanya masih banyak masyarakat tidak mampu belum terdaftar sebagai pengguna layanan BPJS Kesehatan PBI. Perumusan masalah adalah (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat tidak mampu atas pelayanan kesehatan yang belum terdaftar sebagai pengguna layanan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran di Kabupaten Padang Pariaman ?. (2)Apa faktor-faktor Penghambat terhadap masyarakat tidak mampu yang belum terdaftar sebagai pengguna layanan BPJS Kesehatan PBI di Kabupaten Padang Pariaman?. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap masyarakat tidak mampu yang belum terdaftar BPJS Kesehatan PBI. Perlindungan hukum preventif yang bisa didapatkan di Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan adalah perlindungan secara preventif yang terdapat di Pasal 9 dan 12 yang mengatakan bahwa undang-undang ini bertujuan untuk masyarakat yang belum terdafatar sebagai Penerima Bantuan Iuran yaitu ditetapkan oleh mentri penyelenggara urusan pemerintah di bidang sosial dan dan didaftarkan oleh Pemerintah Daerah provinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke BPJS Kesehatan, dengan cara mendaftarkan masyarakat tidak mampu dalam DTKS, mengadakan Sosialisasi kepada masyarakat tidak mampu terkait syarat dan tata cara pendaftaran BPJS Kesehatan PBI, Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman meminta data usulan kepesertaan BPUP PEMDA ke 103 Nagari. Perlindungan represif yang dijelaskan pada Pasal 54 Undang-Undang Pelayanan Publik yang berisi tentang apabila penyelenggara tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan akan dikenai sanksi teguran tulisan, dan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dikenai sanksi pembebasan dari jabatan. Faktor-faktor penghambat pendaftaran BPJS PBI adalah, Nagari belum melakukan tindak lanjut terkait data usulan kepesertaan, belum ada sosialisasi terkait pendaftaran BPJS Kesehatan PBI yang dilaksanakan oleh tiap korong, Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman belum menyeluruh melakukan survei lapangan, serta masyararakat kurang aktif mencari informasi terkait pendaftaran BPJS Kesehatan. Kata kunci : Perlindungan Hukum, BPJS PBI , Masyarakat Tidak Mampu

Actions (login required)

View Item