PENGATURAN TERKAIT ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MENJADI PENJABAT KEPALA DAERAH

Nur, Rafika Qothrunnada (2023) PENGATURAN TERKAIT ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MENJADI PENJABAT KEPALA DAERAH. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (297kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (363kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (129kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (277kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Imbas dari akan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak pada 2024 adalah terdapat sejumlah daerah yang kepala daerahnya berakhir masa jabatan sebelum terlaksana pemilihan kepala daerah serentak. Demi tetap terlaksananya roda pemerintahan daerah selama kekosongan jabatan kepala daerah ini, ditunjuklah beberapa orang pengganti untuk memangku jabatan sementara, atau disebut penjabat kepala daerah. Namun, dalam pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan oleh penjabat kepala daerah ini, Menteri Dalam Negeri selaku yang berwenang menetapkan penjabat kepala daerah dengan menunjuk anggota Tentara Nasional Indonesia. Penunjukan Tentara Nasional Indonesia menjadi penjabat kepala daerah ini tentu menimbulkan berbagai polemik dan tanda tanya, sebab Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Hal ini tentu dianggap bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat adalah pertama, Bagaimana pengaturan terkait pengangkatan penjabat kepala daerah? Kedua, Bagaimana proses penunjukan penjabat kepala daerah yang berasal dari anggota Tentara Nasional Indonesia? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Adapun hasil penelitian dari pembahasan pertama, Pengaturan terkait pengangkatan penjabat kepala daerah telah diatur dalam aturan pelaksana yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota. Meski telah diatur secara rinci hal-hal dasar yang berkaitan dengan pengangkatan penjabat kepala daerah, transparansi tetap tidak tercermin dalam perlaksanaannya, terbukti dengan tidak dibukanya informasi dan dokumen pengangkatan penjabat kepala daerah dan mencoreng otonomi daerah. Kedua, Proses penunjukan penjabat kepala daerah yang berasal dari anggota Tentara Nasional Indonesia melanggar aturan perundang-undangan dan berseberangan dengan konstitusi. Penunjukan Tentara Nasional Indonesia sebagai penjabat kepala daerah ini tidak sah, simpang siur, dan bertentangan dengan hukum, memicu tindak non profesional dan menggores amanat reformasi karena pada dasarnya Tentara Nasional Indonesia merupakan alat pertahanan negara.

Actions (login required)

View Item