PEMISKINAN KORUPTOR SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA TAMBAHAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET

Jenny, Susmita Susilo (2023) PEMISKINAN KORUPTOR SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA TAMBAHAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER ABSTRAK JENI.pdf - Published Version Download (556kB)
	Text (Bab I) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (563kB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) BAB IV.pdf - Published Version Download (175kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (600kB)
	Text (Tesis Full Text) TESIS FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Dalam penelitian terbaru Transparency International (TI) pada tahun 2022 Indonesia mendapat skor 34 dari total 100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Hal ini menunjukkan respon terhadap praktek korupsi cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan para pemangku kepentingan. Upaya perumusan pidana pemiskinan merupakan salah satu upaya dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. sanksi pemiskinan bagi para koruptor dinilai lebih efektif memberikan efek jera ketimbang sanksi vonis penjara. Rumusan permasalahan, yaitu : 1) Bagaimanakah pengaturan pidana pemiskinan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai salah satu hukuman alternatif dalam tindak pidana korupsi 2) Apakah kendala yang dihadapi dalam penerimaan pidana pemiskinan sebagai pidana tambahan 3) Bagaimanakah RUU Perampasan Aset dapat mengakomodasi pemberantasan tindak pidana koriupsi di Indonesia. Pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian bersifat Analisis deskriptif, sumber data primer, sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier, data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian: Pengaturan pidana pemiskinan terhadap koruptor sebagai salah-satu hukuman alternatif dalam tindak pidana korupsi di Indonesia belum diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana jaksa penuntut umum dapat meyita dan melelang harta milik koruptor yang berasal dari korupsi untuk sebagai pengganti kerugian uang negara. Pada UNCAC 2003, perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdata. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) dianggap belum dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara, hal ini dikarenakan, pertama, putusan pengadilan tidak sebanding dengan kerugian idealnya penghitungan kerugian keuangan Negara menggunakan konsep biaya keekonomian. RUU perampasan aset memiliki terobosan yang dibutuhkan oleh para penegak hukum untuk memperkuat sistem hukum yang dilakukan perampasan aset tindak pidana tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana (non conviction based forfeiture). Melalui RUU Perampasan Aset yang sudah digagas oleh pemerintah, diharapkan upaya pemulihan asset hasil kejahatan dapat diefektifkan. Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pemiskinan, RUU Perampasan Aset

Actions (login required)

View Item