PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA KANTOR PENGADILAN NEGERI PAINAN

Mauly, Dathul Hurriyah (2019) PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA KANTOR PENGADILAN NEGERI PAINAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (COVER) COVER-JUDUL.pdf - Published Version Download (236kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (195kB) | Preview
Preview	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (127kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (198kB) | Preview
	Text (TUGAS AKHIR UTUH) TUGAS AKHIR UTUH.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Setiap lembaga atau instansi pemerintah dibentuk sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk menyediakan pelayanan sesuai dengan fungsinya bagi masyarakat luas dan berkemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Pemerintah selaku pihak yang diberikan mandat oleh rakyat untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan harus mempertanggung-jawabkan kinerjanya kepada rakyat. Dalam akuntansi berisi kerangka konseptual, metode, standar, prosedur dan teknik dalam melaporkan suatu keadaan keuangan yang biasa disebut sebagai laporan keuangan. Dalam definisi akuntansi laporan keuangan merupakan seni mencatat, menggolongkan, menganalisa, menafsirkan, dan menyajikan laporan keuangan suatu perusahaan secara sistematis Laporan keuangan yang dibuat pada akhir tahun anggaran oleh pemerintah merupakan salah satu mekanisme pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat untuk memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyajian laporan keuangan yang tepat dan baik harus didukung oleh prosedur dan dokumen terkait yang tepat pula. Setelah semua transaksi yang terjadi pada suatu lembaga atau instansi, baik transaksi yang berhubungan dengan anggaran maupun neraca dicatat dalam jurnal dan diposting ke akun buku besarnya masing-masing. Lembaga atau instansi tersebut wajib menyusun laporan keuangan untuk mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pedomannya.

Actions (login required)

View Item