EKSEKUSI OBJEK JAMINAN SEWA GUNA USAHA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021 DI KOTA SOLOK

Salsabila, Tania Fajrin (2023) EKSEKUSI OBJEK JAMINAN SEWA GUNA USAHA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021 DI KOTA SOLOK. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover) cover & abstrak.pdf - Published Version Download (313kB)
	Text (BAB 1 (Pendahuluan)) BAB 1.pdf - Published Version Download (287kB)
	Text (BAB akhir (Penutup/Kesimpulan)) BAB PENUTUP.pdf - Published Version Download (114kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustakaa.pdf - Published Version Download (186kB)
	Text (Skripsi full text) Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2/PUU-XIX/2021 merupakan yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019. Keputusan tersebut membawa dampak hukum bagi pihak perusahaan pembiayaan terutama sewa guna usaha (leasing) dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan sewa guna usaha (leasing) karena objek jaminan leasing menggunakan pembebanan jaminan fidusia. Dimana putusan tersebut, kreditur (lessor) tidak diperbolehkan melaksanaan eksekusi sendiri terhadap debitur (lessee) yang melakukan wanprestasi. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang diteliti penulis yaitu: 1) Bagaimana Pengaturan Eksekusi Objek Jaminan Sewa Guna Usaha Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Ketika Debitur Wanprestasi? 2) Bagaimana eksekusi objek sewa guna usaha pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021? 3) Bagaimana kendala dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan sewa guna usaha pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan dan memaparkan gambaran yang diperoleh tentang keadaan hukum yang berlaku disuatu tempat dan saat tertentu dalam masyarakat dan analisis data dari bahan hukum yang digunakan di sinkronisasi dengan aturan dari perusahaan pembiayaan untuk mengetahui apakah aplikasinya telah sesuai ketentuan normatifnya. Penelitian ini dilakukan di perusahaan pembiayaan (leasing) yang berada di Kota Solok. Dari hasil penelitian dan pembahasan akan diperoleh kesimpulan: 1) Mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia pada umumnya dilaksanakan dengan cara eksekusi langsung parate eksekusi berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, menegaskan kreditur harus melakukan eksekusi objek jaminan melalui pengadilan apabila terjadi perselisihan antara kreditur dan debitur, serta apabila diperlukan pihak kreditur bisa meminta bantuan atau pengawasan kepada pihak yang berwenang. Namun masih ada beberapa Perusahaan Pembiayaan (leasing) yang belum menjalankan eksekusi sesuai ketentuan dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut salah satunya perusahaan leasing yang ada di Kota Solok. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Perusahaan Pembiayaan (leasing) mengalami kesulitan diantaranya penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan mengeluarkan dana yang tidak sedikit dan tidak sebanding dengan pendapatan dari objek jaminan tersebut. Sebaiknya kedua belah pihak lebih mengerti dan paham atas setiap konsekuensi yang akan diterima jika mengingkari kesepakatan yang telah diperjanjikan diawal. Seabaiknya pihak kreditur (lessor) lebih berhati-hati dalam memilih debitur (lessee) dengan menerapkan prinsip 5c character, capacity, capital, collateral dan condition dengan baik dan benar. Kata kunci : Sewa Guna Usaha, Wanprestasi, Jaminan Fidusia

Actions (login required)

View Item