PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI TERHADAP PELANGGARAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI DI NAGARI KAYU TANAM KECAMATAN 2X11 KAYU TANAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT

Galuh Delvina, Fitri (2023) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI TERHADAP PELANGGARAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI DI NAGARI KAYU TANAM KECAMATAN 2X11 KAYU TANAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (145kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (367kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (128kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (259kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pupuk merupakan salah satu input penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan, sehingga keberadaan dan pemanfaatannya memiliki posisi yang strategis. Salah satu kebijakan dalam pengadaan pupuk adalah subsidi pupuk. Untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pupuk bersubsidi, pemerintah telah melakukan pembaharuan kebijakan dengan menetapkan Peraturan Mentri Pertanian (Permentan) No. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Pengawasan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida(KP3) terhadap HET pupuk bersubsidi Nagari Kayu Tanam? 2) Bagaimana upaya perlindungan hak-hak petani sebagai konsumen pupuk bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Nagari Kayu Tanam? 3) Apa Sanksi yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran HET dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi? Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pengawasan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida(KP3) terhadap HET pupuk bersubsidi Nagari Kayu Tanam, Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hak-hak petani sebagai konsumen pupuk bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Nagari Kayu Tanam, Untuk mengetahui apa Sanksi yang diberikan kepada Pihak yang melakukan pelanggaran HET dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi. Dalam penulisan ini penulis meggunakan metode penelitian yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah bahan primer dan bahan sekunder, dapat disimpulkan bahwa:1) Pengawasan KP3 terhadap distribusi pupuk subsidi telah dilaksanakan dengan semestinya namun tujuan dari pengawasan tersebut belum tercapai secara maksimal sehingga upaya perlindungannya terhadap petani masi harus di tingkatkan lagi. (2) Upaya perlindungan yang dilakukan selama ini belum sepenuhnya melindungi petani dalam distribusi pupuk bersubsidi, Berdasarkan prinsip 6T penyaluran pupuk bersubsidi di Nagari Kayu Tanam mengenai tepat harga belum dikatakan efektif, (3) sanksi yang diberikan berupa sanski administratif yang diatur dalam Pasal 30, dan Pasal 32 Permendag No. 04 Tahun 2023 Kata Kunci: Perlindungan Hukum, KP3, HET, Pupuk Bersubsidi

Actions (login required)

View Item