prosedur pemotonga pph pasal 21 terhadap wajib pajak pada kanwil DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI

Nur, Arifa (2018) prosedur pemotonga pph pasal 21 terhadap wajib pajak pada kanwil DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover) KOVER.pdf - Published Version Download (39kB) | Preview
Preview	Text (bab 1) BAB 1 pendahuluan.pdf - Published Version Download (307kB) | Preview
Preview	Text (bab akhir penutup) bab akhir penutup.pdf - Published Version Download (285kB) | Preview
Preview	Text (daftar pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (192kB) | Preview
	Text (tugas akhir full) tugas akhir ilmiah fix.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Secara umum, pajak adalah iuran yang dipaksakan oleh penguasa atau pemerintah kepada wajib pajak berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk membiayai keperluan penguasa atau pemerintah. Pajak merupakan bagian dari kebijakan fiskal (kebijakan anggaran), karena tindakan menaikkan atau menurunkan pajak dilakukan dalam rangka mengelola anggaran negara. Pajak memegang peranan yang sangat penting bagi suatu negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sebagai pemerataan pendapatan masyarakat.

Actions (login required)

View Item