Akuntansi dan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi pada PT PLN (Persero) UIP3BS UPT Padang

Mustika, Yolanda (2019) Akuntansi dan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi pada PT PLN (Persero) UIP3BS UPT Padang. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover) COVER TA.pdf - Published Version Download (136kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.docx TIKA.pdf - Published Version Download (200kB) | Preview
Preview	Text (Bab v) BAB V TIKA.pdf - Published Version Download (115kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.docx TIKA.pdf - Published Version Download (114kB) | Preview
	Text (TA Full Text) TA WATERMARK TIKA FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Kuliah kerja Lapangan merupakan cara dan metode penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengamatan observasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Universitas Andalas, khususnya pada Fakultas Ekonomi program Diploma III. Kuliah kerja lapangan dapat dilakukan dengan baik di instansi pemerintah maupun instansi swasta. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keahlian praktis yang sesuai dengan situasi dan kondisi kerja nyata (Riil) yang tidak dapat diperoleh diperguruan tinggi ketika belajar untuk mencari ilmu dan nilai. Dengan dilaksanakannya kegiatan Kuliah keja lapangan ini, diharapkan penulis memiliki kemampuan, skill dan keterampilan yang tidak didapatkan selama perkuliahan dan dapat mengenal dunia kerja yang sesungguhnya pada Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT PLN (Persero) UIP3BS UPT Padang tempat penulis melaksanakan kegiatan kuliah kerja lapangan. PT PLN(Persero) UIP3BS UPT Padang tidak terlepas dari transaksi. Salah satu transaksi keuangan adalah pembayaran pajak PPh pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi, dimana Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara. Pajak merupakan salah satu wujud peran serta warga negara baik WNI yang bertempat tinggal di indonesia maupun WNA yang memiliki sumber penghasilan di Indonesia. Dari segi ekonomi, pajak merupakan perpindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Bagi sektor publik, pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Undang-undang pajak penghasilan adalah undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008 Dengan pesatnya perkembangan perekonomian masyarakat sekarang ini dan juga semakin meningkatnya kebutuhan tekhnologi untuk memudahkan dalam pemotongan, pelaporan dan penyetoran pajak, maka pemerintah menghadirkan sebuah inovasi baru untuk menentukan besarnya pajak terutang dengan menggunakan SAP (System Application and Product). Sebagian besar dari perusahaan telah memnggunakan aplikasi SAP dalam pembayaran pajak, dengan adanya aplikasi tersebut wajib pajak dapat dengan mudah mengakses informasi dan melaporkan pajak yang terutangnya. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, Salah satu kendala pada saat melaporkan pajak yang terutang di indonesia adalah dengan mengantri di kantor pelayanan pajak (KPP), dengan adanya aplikasi pajak ini, wajib pajak dapat melaporkan SPT nya sendiri melalui E-Filling. Pelaksanaan melaporkan pajak melalui E-Filling ini, akan berdampak baik bagi Wajib Pajak dan juga KPP, dengan adanya aplikasi tersistem, pemotongan dan pelaporan pajak dengan mudah dan efektif dapat dilaksanakan, tanpa harus meluangkan waktu yang banyak untuk penyelesaian pelaporan pajak.

Actions (login required)

View Item