PERAN OMBUDSMAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEREDARAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) (Studi Kasus: Obat Sirup Yang Mengandung Cemaran Di Sumatera Barat)

Putri, Wahyuningsih (2023) PERAN OMBUDSMAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEREDARAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) (Studi Kasus: Obat Sirup Yang Mengandung Cemaran Di Sumatera Barat). Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (132kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (356kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (129kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (310kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Ombudsman RI adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satu pelayanan publik yang diawasi oleh Ombudsman adalah BPOM. Terdapat kasus gagal ginjal akut pada anak bulan Juli Tahun 2022 dibeberapa daerah yang disebabkan oleh obat sirup yang mengandung cemaran berbahaya. Salah satu daerah yang terdapat kasus gagal ginjal akut akibat obat sirup yaitu Kota Padang. Penyebab dari kasus gagal ginjal akut pada anak disebabkan oleh obat yang tidak memenuhi standar yang mengandung cemaran berbahaya yang lulus dari pengujian rutin yang dilakukan oleh BPOM. Ombudsman menerima laporan pengaduan dari masyrakat tentang maladministrasi yang dilakukan BPOM yang meluluskan izin edar sirup yang berbahaya sehingga menyebabkan gagal ginjal pada anak-anak di Indonesia. Sehingga rumusan masalah yang diteliti adalah: 1) Bagaimana mekanisme pengawasan peredaran obat dan makanan?. 2) Kenapa BPOM meluluskan izin obat sirup yang mengandung zat berbahaya?. 3) Bagaimana peran Ombudsman dalam melakukan pengawasan maladministrasi terhadap pelayanan publik? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara tepat pengawasan terhadap pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan peredaran obat dan makanan yang dilakukan. 2) BPOM meluluskan izin edar obat sirup yang berbahaya dikarenakan dari tahapan uji coba BPOM tidak menemukan kandungan yang berbahaya serta BPOM dan BBPOM kurang optimal dalam menjalankan fungsinya dalam pengujian rutin. 3) Peran Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan terhadap maladministrasi adalah pelaksanaan pengawasan, yang diarahkan sepenuhnya untuk menghindari kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Kata Kunci: Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Gagal Ginjal Akut, Pelayanan Publik, Pengawasan, Ombudsman Republik Indonesia

Actions (login required)

View Item