PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Rachmat, Ismawan (2023) PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (69kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (424kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (172kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (248kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Dilihat dari perkembangannya, partisipasi masyarakat merupakan konsep yang berkembang pada sistem politik modern. Penyediaan ruang publik atau adanya mekanisme untuk mewujudkan partisipasi adalah suatu tuntutan yang mutlak sebagai demokratisasi sejakpertengahan abad ke-20. Partisipasi dapat diartikan keikutsertaan masyarakat, baik secara individual (public interest) maupun kelompok (interest group) secara aktif dalam penentuan suatu kebijakan publik atau peraturan. Asas keterbukaan dan peran serta masyarakat merupakan hal yang amat esensial di dalam proses pembentukan peraturan Perundang- undangan sudah diakomodasi dalam hukum positif. Penegasan ini diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangandan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut asas keterbukaan. Pada tahapannya pembentukan peraturan daerah sama dengan hal nya peraturan Perundang-undangan lainnya, yang dimulai dengan tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan. Hal tersebut tentu dilakukan oleh Pemerintah selaku eksekutif di daerah (Kepala Daerah) bersama dengan pihaklegislatif yang ada di daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Topik yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah. Pertama, bentuk partisipasi Masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan. Kedua, pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan. Penelitian hukum empiris diterapkan dalam kasus ini. Wawancara kepada stakeholder terkait, DPRD serta pihakTokoh Masyarakat dan studi dokumen digunakan untuk memperoleh data. Data yang terkumpul diperiksa secara subjektif dan disajikan secara deskriptif. Pertama, dalam tahapan pembentukan sampai pada tahap pengundangan partisipasi Masyarakat masih bersifat partisipasi semu, pembentukan peraturan daerah hanya dilakukan oleh Lembaga legislatif daneksekutif bersama dengan satuan kerja terkait. Masukan dari Masyarakat dan/atau partisipasi Masyarakat baru terlaksana pada tahap peraturan daerah telah diberlakukan masukan dan/atau partisipasi Masyarakat disampaikan kepada anggota DPRD secara lisan. Kedua, Pada tahap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan memiliki beberapa hambatan yaitu Masyarakat yang tidakpartisipatif dalam pelaksanaan, peraturan yang lemah karena tidak ada peraturan kepala daerah yang mendukung dalam pelaksanaannya, permasalahan tempat pembuangan akhir yang belumterselesaikan, Hukuman bagi pelanggar yang lemah dan perda yang lemah karena tidak menggunakan naskah akademik dalam perencanaannya. Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Perda

Actions (login required)

View Item