PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK ATAS TANAH BEKAS VERPONDING DI KELURAHAN PURUS KOTA PADANG

Haji, Saputra B (2023) PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK ATAS TANAH BEKAS VERPONDING DI KELURAHAN PURUS KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Accepted Version Download (53kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Accepted Version Download (216kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (44kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (122kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (958kB)

Abstract

ABSTRAK Dalam UUD 1945 Pasal 33 (3) disebutkan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Ketentuan Pasal 33 : (3) UUD 1945 ini diimplementasikan dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960. Sebelum tahun 1960, Indonesia berlaku dualisme hukum pertanahan, dengan berlakunya UUPA ini terjadi perubahan fundamental pada Hukum Agraria Indonesia, mengakibatkan berakhirnya dualisme hukum tanah dan terselenggaranya unifikasi hukum pertanahan Indonesia. bahkan setelah berlakunya UUPA banyak yang belum dikonversi menjadi hak-hak atas tanah seperti yang tersebut dalam Pasal 16 UUPA. Dewasa ini masih terdapat sengketa tanah bekas hak barat terutama eigendom verponding peninggalan Belanda, yang setelah kepergiannya tidak pernah dilakukan konversi hak atas tanah menurut ketentuan UUPA dan penguasaan tanah menjadi tidak teratur. Untuk meminimalisir terjadinya sengketa tanah ini dan agar masyarakat memiliki kepastian hukum yang sah, maka diadakanlah pendaftaran tanah secara sporadik atas tanah ex verponding. Sehubungan dengan itu peneliti melakukan penelitian Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Atas Tanah Bekas Verponding Di Kelurahan Purus Kota Padang, dengan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana Pembuktian Alas Hak Dalam Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Atas Tanah Bekas Verponding Di Kelurahan Purus Kota Padang, 2) Bagaimana Proses Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Atas Tanah Bekas Verponding Di Kelurahan Purus Kota Padang. Metode penelitian hukum empiris digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara serta pengambilan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Analisis kualitatif digunakan untuk dalam menganalisis data pada penelitian ini. Pembuatan alas hak dalam kaitannya dengan pendaftaran tanah secara sporadik atas tanah bekas verponding di Kelurahan Purus Kota Padang telah dijleaskan di dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pelaksanaan konversi dengan pembuktian hak lama, yang kemudian dalam Pasal 24 ayat (2) memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan, baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. Dalam hal demikian pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya. Pendaftaran tanah secara sporadik atas tanah bekas verponding di Kelurahan Purus Kota Padang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan mekanisme pemberian hak untuk tanah seperti tanah negara, tanah verponding, sedangkan mekanisme pendaftaran melalui konversi dilakukan terhadap tanah adat atau ulayat. Berdasarkan data yang di peroleh di Kelurahan Purus, maka mayoritas dari bidang tanah di daerah tersebut merupakan tanah verponding dan mayoritas tanah tersebut belum didaftarkan. Dengan demikian untuk mendaftarkan tanahnya, masyarakat harus menempuh pendaftaran secara sporadik melalui mekanisme pemberian hak oleh pemerintah. Jika tidak dilakukan, maka tidak dapat dipungkiri, tanah yang telah lama mereka tempati suatu ketika bisa saja diambil alih dan kepastian hukum terhadap tanah mereka tidak terpenuhi.

Actions (login required)

View Item