STUDI TENTANG DIVERGENSI HUKUM PIDANA DENGAN HUKUM ADMINISTRASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Joni, Hendri (2023) STUDI TENTANG DIVERGENSI HUKUM PIDANA DENGAN HUKUM ADMINISTRASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) BAB I.pdf - Published Version Download (206kB)
	Text (Bab I) BAB I NEW.pdf - Published Version Download (939kB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) BAB V.pdf - Published Version Download (350kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (450kB)
	Text (Tesis full) HENDRI JONI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Sampai hari ini, silang pendapat dan bahkan perdebatan terkait penentuan yurisdiksi antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana khususnya dalam rumpun pidana korupsi masih belum menemukan titik kesepahaman, khususnya terkait dengan unsur melawan hukum dalam regulasi tindak pidana korupsi dan unsur menyalahgunakan kewenangan dalam regulasi administrasi negara. Berdasarkan asas hukum lex posteriori derogate legi priori ini, maka kewenangan untuk memeriksa dan memutus penyalahgunaan kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) merupakan kompetensi absolut Peradilan Administrasi, karena kompetensi absolut yang dimiliki Peradilan Administrasi diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dibentuk setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Faktor-faktor apa sajakah penyebab terjadinya divergensi hukum pidana dengan hukum administrasi dalam tindak pidana korupsi? (2) Bagaimana perkembangan praktik dan yurisprudensi divergensi hukum pidana dengan hukum administrasi dalam penegakan delik pidana korupsi khususnya pada pengadilan tindak pidana korupsi?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis Normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif. Sumber data adalah data primer dan didukung dengan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat simpulkan pertama, faktor-faktor penyebab terjadinya divergensi hukum pidana dengan hukum administrasi dalam tindak pidana korupsi adalah karena munculnya dua pemahaman; yakni penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum. Kedua, Perkembangan praktik dan yurisprudensi divergensi hukum pidana dengan hukum administrasi dalam penegakan delik pidana korupsi khususnya pada pengadilan tindak pidana korupsi amat ditentukan dari keyakinan hakim dalam memutus sebuah perkara tindak pidana korupsi. Untuk perbuatan melawan hukum memiliki kecenderungan terdapat akibat kerugian bagi pihak lain, dalam konteks ini terjadinya kerugian keuangan negara. Sementara penyalahgunaan wewenang, cenderung mengarah kepada kerugian yang bersifat personal dengan kategori pelanggaran yang bersifat administratif. Penelitian ini menyarankan agar Mahkamah Agung RI melakukan sosialisasi atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Penyalahgunaan Wewenang, sehingga hakim-hakim di Pengadilan Tindak Pidana Koruspi memiliki perspektif yang sama terkait “penyalagunaan kewenangan” sehingga tidak terjadi divergensi hukum pidana dengan hukum administrasi dalam tindak pidana korupsi. Kata Kunci: Divergensi, Korupsi, penyalanggunaan wewenang.

Actions (login required)

View Item